Kamis, 8 Oktober 2026
Home, News  

Demo Super Damai di Palu, Wali Kota Hadianto Janjikan Kebijakan Lebih Pro Rakyat

Demo Super Damai di Palu, Wali Kota Hadianto Janjikan Kebijakan Lebih Pro Rakyat
Wali Kota Hadianto Rasyid hadir di tengah-tengah massa aksi 1 Desember 2025 di depan gedung DPRD Sulteng. Foto: Kominfo

Palu, Teraskabar.id –  Ribuan peserta aksi unjuk rasa  yang terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi  di Kota Palu, organisasi masyarakat (ormas), hingga komunitas ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah dan Kantor Gubernur, Senin (1/9/2025).

Mereka datang menyampaikan aspirasi serta sejumlah tuntutan, yang umumnya menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

Satu per satu perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus secara bergiliran menyampaikan orasi. Aksi ini berlangsung serentak di sejumlah provinsi lain di Indonesia, sehingga mendapat perhatian luas.

Jalannya Aksi

Pantauan di lapangan, sejak pukul 09.00 Wita, peserta aksi unjuk rasa mulai memadati sejumlah ruas jalan utama Kota Palu, seperti Jalan S. Parman, Sudirman, Sultan Hasanuddin, Moh. Hatta, hingga terkonsentrasi  di Jalan Samratulangi. Meski diguyur hujan, semangat peserta aksi tidak surut.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polda Sulteng, Polresta Palu, serta personel TNI. Hingga siang hari, situasi tetap kondusif tanpa adanya bentrokan.

Wali Kota Turun ke Jalan

Sekitar pukul 10.00 Wita, Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, didampingi Wakilnya, Imelda Liliana, turun langsung menemui massa aksi di Jalan Samratulangi. Kehadiran orang nomor satu di Kota Palu itu mendapat sambutan hangat dari para pendemo.

Hadianto terlihat berada di tengah kerumunan massa lebih dari satu jam. Ia mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan mahasiswa serta perwakilan elemen aksi.

Dalam sambutannya, Hadianto mengapresiasi sikap tertib para peserta aksi.

“Saya sangat menghargai keberanian kalian menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa adanya gesekan. Pemerintah Kota Palu akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan harapan rakyat dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya,” ujarnya.

  Palu Tak Boleh Pungut Retribusi dan Pajak di 2024 Bila Ini Terjadi

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Palu akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik serta membawa perubahan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Undang Korlap Dialog

Wali Kota Hadianto menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perubahan di Kota Palu dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat.

“Saya merubah Kota Palu ini betul-betul berubah, pemerintahnya juga ikut berubah, melayani masyarakat. Hanya saja jangan kita beranggapan buruk terhadap pemerintah,” ujar Wali Kota Hadianto di hadapan demonstran.

Terkait isu pajak, Wali Kota menjelaskan bahwa tidak ada pajak khusus untuk UMKM, melainkan retribusi daerah yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang sudah lama, nilainya sekitar Rp3.000 per hari, dan itu pun hampir tidak pernah dipungut.

Sementara pajak 10% yang berlaku di rumah makan merupakan kebijakan mengikuti aturan pemerintah pusat, namun wali kota membuka ruang untuk evaluasi.

Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Wali Kota menegaskan bahwa keputusan kenaikan nilai yang dianggap hingga 1000% telah dibatalkan.

Wali kota menambahkan, lonjakan tersebut hanya terjadi di beberapa zona tertentu seperti Kelurahan Layana Indah, akibat perubahan nilai ekonomi dari kawasan yang sebelumnya berupa hutan.

“Saya pastikan naik 1000% itu tidak ada lagi. Ini adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat agar tidak dipermainkan dengan NJOP. Hanya saja saya akui, sosialisasi dari pemerintah sangat minim, dan ke depan tidak boleh lagi seperti itu,” jelas wali kota.

Untuk menindaklanjuti aspirasi, Wali Kota Hadianto mengundang perwakilan koordinator lapangan (korlap) demonstran, pimpinan lembaga mahasiswa kampus, dan komunitas ojol hadir dalam rapat bersama di Kantor Wali Kota pada Kamis mendatang.

Khusus bagi komunitas ojol, wali kota menjanjikan pembangunan shelter dengan fasilitas berteduh, tempat isi daya ponsel, hingga Wi-Fi gratis pada tahun ini.

  Kapolresta Imbau Tak Ada Konvoi Kemenangan Paslon Setelah Penghitungan Suara

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan digunakan untuk pembangunan Kota Palu.

“Jadi kalau ditanya, kemana pajak yang diberikan oleh masyarakat? Itu untuk perubahan Kota Palu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, demi Allah tidak ada keinginan saya untuk menyusahkan masyarakat,” jelas wali kota.

Wali kota mencontohkan, dari 144.280 lembar surat tagihan PBB yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2024, hanya sekitar 2.700 wajib pajak yang membayar. Meski demikian, Pemkot tidak pernah melakukan pemaksaan.

“Kita berbeda dengan daerah lain, kita ingin menunjukkan Palu sangat kondusif. Ingat dulu gempa 2018, kota kita rusak berat, dan hari ini kita perbaiki kita punya kota, dan kita tunjukkan kita mau jaga itu,” tutup wali kota.

Aksi Humanis

Selepas berdialog dengan massa, Wali kota Palu juga terlihat membeli dagangan warga kecil di sekitar lokasi demonstrasi, seperti minuman dingin, kopi, dan es, untuk diberikan kepada massa aksi secara gratis. Aksi spontan tersebut mendapat respons positif dari peserta demo maupun masyarakat sekitar.

Seorang mahasiswa dari Universitas Tadulako, yang ikut aksi, menyampaikan apresiasi terhadap keberanian Wali Kota Hadianto hadir di tengah massa.

“Kami senang karena aspirasi ini langsung didengar. Semoga pemerintah benar-benar menindaklanjuti tuntutan kami,” ujarnya.

Aksi berakhir dengan damai dan massa membubarkan diri secara tertib di bawah pengawalan aparat. (red/teraskabar)