Palu, Teraskabar.id- Belanja Pemerintah Pusat yang disalurkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 23,02 triliun. Dana tersebut terdiri dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 7,58 triliun dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 15,44 triliun.
Dari TKDD tersebut, sebesar Rp 1,48 triliun atau 9,57% merupakan Dana Desa (DD), dan sisanya sebesar Rp 13,965 triliun adalah alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Perimbangan, dan Dana Insentif Daerah (DID).
Total pagu belanja K/L yang sebesar Rp 7,58 triliun di Wilayah Sulawesi Tengah terbagi ke dalam 443 Satuan Kerja pemilik Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terdiri dari 400 instansi vertikal pusat yang ada di daerah, 29 Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi, dan 14 Satuan Kerja Tugas Pembantuan sebagai pelimpahan kewenangan dan penugasan kepada instansi pemerintah daerah.
“Belanja ini adalah bentuk upaya APBN dalam mendukung berbagai agenda reformasi, prioritas pembangunan, dan antisipasi serta mitigasi risiko fiskal yang terjadi di daerah,” kata Kanwil DJA Kementrian Keuangan Sulawesi Tengah, Irfa Amri saat penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022, di Pogombo, Rabu (8/12/2021), dikutip dari rilis yang diterima dari Biro Adpim Setdaprov.
Ia berharap pelaksanaan APBN hendaknya dilakukan dengan efisien dan efektif dengan tata kelola yang akuntabel sehingga dipandang memiliki kredibilitas oleh seluruh pemangku kepentingan.
WTP menurutnya, seyogyanya tidak semata suatu prestasi, namun suatu budaya yang harus senantiasa ditanamkan kepada segenap pengelola keuangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat.
Oleh karena itu, pada acara penyerahan DIPA 2022 ini disampaikan beberapa penghargaan kepada entitas pelaporan dan Satker yang memiliki capaian opini laporan keuangan terbaik serta berkinerja baik dalam pelaksanaan dan penyerapan anggarannya.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah berharap peran APBN dapat optimal terlaksana baik melalui belanja K/L maupun TKDD untuk mencapai tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah. “Intervensi APBN diharapkan dapat membangkitan perekonomian, memperkuat ketahanan pangan, dan memulihkan kesejahteraan dari dampak Pandemi Covid-19 maupun bencana alam yang kita alami bersama,” ujarnya.
“Bersama APBN 2022, Sulawesi Tengah bangkit dan makin kuat,” tambahnya. (din/teraskabar)
