Palu, Teraskabar.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang baru, Dr. Daryanto, M.M., audiensi ke Gubernur Anwar Hafid. Audiensi berlangsung di ruang kerja gubernur, Kamis (19/2/2026), membahas penguatan penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka silaturahmi awal kepala BPS Sulteng yang baru ke Gubernur Anwar Hafid.
Anwar Hafid pada kesempatan tersebut mengungkapkan, sejak awal kepemimpinannya ia menempatkan data sebagai fondasi utama penyusunan program pemerintah daerah.
“Semenjak saya menjabat memang saya selalu mengedepankan soal data, kita itu bekerja harus dengan data dan data kita itu adalah statistik dari BPS,” katanya.
Ia menyampaikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memiliki data yang jelas, terukur, dan akuntabel.
Bahkan, pengumpulan data menjadi prioritas utama dalam masa awal kerja kepala dinas.
“Soal data ini saya wajibkan ke setiap Kepala Dinas, karena kontrak saya dengan Kepala Dinas itu dalam waktu 100 hari kerja itu data saja tidak usah pikirkan hal lain yang penting pendataan lengkap,” jelasnya.
Kepala BPS Sulteng Audiensi
Menurut Gubernur Anwar Hafid, data yang valid sangat penting untuk memastikan program bantuan maupun pembangunan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Data akurat akan memudahkan pemerintah menjangkau langsung kebutuhan warga.
“Misalnya data orang miskin, jadi sumber data itu tidak usah jauh-jauh tinggal ke BPS minta mana semua ini data masyarakat kita,” tuturnya.
Ia juga mencontohkan sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM yang harus memiliki basis data sebelum penyaluran bantuan dilakukan agar kebijakan benar-benar efektif.
“Misalnya Dinas Koperasi, saya minta mana data UMKM kita, kalau kita salurkan bantuan untuk orang miskin berapa yang bisa kita dapatkan di sebuah daerah itu, begitu,” jelasnya.
Selain itu, Anwar Hafid menegaskan keberhasilan pembangunan daerah harus berpatokan pada indikator resmi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.
“Yang kedua, memang saya bilang ukuran kita itu IPM, pertumbuhan ekonomi jadi kalau ada rapat dengan Bupati bisa sama BPS untuk memaparkan mana saja data-data masyarakat kita,” imbuhnya.
Pertemuan tersebut jadi momentum untuk lebih memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPS dalam penyediaan statistik yang akurat.
Dengan data yang kuat, kebijakan pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. (red/teraskabar)
