Morowali, Teraskabar.id– Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Morowali, Bambang S. Soerojo didampingi oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, SBA & Ormas Kesbangpol, Zulkifly, menerima kedatangan pengurus organisasi Seatap, Senin (2/6/2025).
Kedatangan pengurus Seatap tersebut dalam rangka penyerahan laporan keberadaan organisasi itu kepada Kesbangpol. Laporan ini merupakan dokumen atau informasi yang menunjukkan bahwa suatu organisasi benar-benar eksis, aktif, dan beroperasi sesuai tujuan pembentukannya.
“Hari ini, kami ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Morowalidalam rangka melaporkan keberadaan organisasi Seatap sebagai sebuah komunitas yang Insya Allah akan eksis bergerak ditengah-tengah masyarakat,” beber Supriyanto, mewakili pengurus Seatap.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, SBA & ORMAS Kesbangpol, Zulkifly, menyatakan bahwa pihaknya menerima dengan baik pelaporan keberadaan organisasi Seatap tersebut dan sangat bersyukur dengan adanya pelaporan tersebut.
“Selaku yang membidangi urusan organisasi masyarakat, saya mengapresiasi Ormas yang datang melaporkan keberadaannya di daerah melalui Badan Kesbangpol, seperti Seatap ini. Dimana pengurusnya datang berkunjung ke kantor dengan membawa dokumen dan Surat Pemberitahuan Keberadaan Ormas. Ini adalah langkah positif, mengingat di internalnya kami sendiri saat ini terkendala mengenai jumlah atau data Ormas yang ada serta beraktivitas di daerah ini. Jadi semakin banyak Ormas yang berinisiatif datang melaporkan keberadaannya akan membuat kami terbantu dengan urusan pendataan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Zulkifly mengatakan bahwa selaku pengawas dan pembina Ormas di daerah maka Kesbangpol dan OPD lainnya seyogianya menjadikan Ormas sebagai mitra dalam Pembangunan Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat. Kiprah Ormas tidak bisa dipandang sebelah mata, untuk negara yang sudah maju seperti Singapura dan Jepang salah satu aktor dalam memberikan pelayanan publik selain Pemerintah itu sendiri, ada juga Korporate (swasta) dan aktor lainnya adalah Organisasi Kemasyarakatan.
“Untuk itu baik dari sisi pengawasannya juga dari segi pemberdayaannya harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Karena mengenai pemberdayaan menyangkut faktor pertama mengenai Fasilitasi Kebijakannya ini termasuk Pendaftaran Ormas, kedua Penguataan Kelembagaannya (pemberian Hibah atau bantuan Sosial) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020, ketiga peningkatan kualitas SDMnya,” ujarnya. (Ghaff/teraskabar)
