Jakarta, Teraskabar.id – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadiri kegiatan “Nusantara Ocean Weeks: Svarnasamudra Conference”, Selasa (9/7/2024).
Kegiatan yang di DoubleTree Hotel Bintaro Jaya merupakan kolaborasi antara Bappenas dengan Universitas Indonesia dengan tema “Valorising Archipelagic Interconnectivity in Sustainable Development”.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menghubungkan interaksi antar pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan, dalam mewujudkan Indonesia selaku negara kepulauan terbesar di dunia dan menjadi pusat peradaban bahari.
Sementara itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati dalam sambutannya seperti dikutip dari ANTARA mengatakan, kekuatan maritim menjadi modalitas utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kekuatan maritim akan menjadi modalitas utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tentunya ditopang oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, yang pada tahun 2045 menjadi 6 terbesar (jumlah penduduk terbanyak) di dunia. Kemudian juga tentunya Indonesia sebagai mega biodiversity kedua terbesar, namun untuk ocean-nya adalah mega biodiversity ocean terbesar di dunia,” ujar Vivi pada Nusantara Ocean Week yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Dia menyebutkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai modalitas. Mulai dari adanya 17.504 pulau dengan 108 ribu kilometer (km) garis pantai, 6,4 juta km persegi luas total perairan Indonesia atau 65 persen dari total wilayah tanah air, 19 persen laut Indonesia sudah terpetakan atau belum tereksplorasi secara optimal, memiliki 29,2 juta hektare (ha) kawasan konservasi perairan, mempunyai 22,6 persen dari total luas mangrove dunia, serta 18 persen dari total luas terumbu karang dunia.
Kemudian juga produsen akuakultur terbesar kedua di dunia, 40 persen perdagangan dunia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), 10,7 persen bagian dari alur pelayaran dunia, 69 persen pemerintah daerah berada di pesisir dan pulau-pulau kecil, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim terhadap PDB nasional pada tahun 2022 sebesar 7,92 persen, hingga 5,1 juta rumah tangga bergantung pada perikanan dan budi daya.
Secara historis, kekuatan maritim Indonesia pernah pula tercatat dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memanfaatkan kondisi geografis untuk mengembangkan sektor ekonomi maupun perdagangan. Peradaban budaya bahari dalam kehidupan masyarakat turut berkembang, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Kekuatan maritim Indonesia tentunya perlu ditopang oleh positioning Indonesia sebagai ocean leadership, baik di tingkat kawasan maupun di tingkat global,” ujar Vivi.
Salah satu upaya penting untuk menjadi Indonesia sebagai negara maritim dalam konteks geoekonomi, bukan hanya sekadar konteks geografis, adalah mengubah cara pandang untuk mendukung pembangunan berbasis maritim.
Sejumlah perubahan paradigma tersebut mencakup orientasi pembangunan ke laut, pulau sebagai basis pembangunan kewilayahan, peningkatan literasi maritim dan budaya bahari, konektivitas laut antarpulau sebagai urat nadi, zona pelayaran utama untuk rantai pasok global, laut menjadi sumber daya produktif pembangunan berkelanjutan, geopolitik kawasan yang diapit banyak kepentingan, dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat sampai titik terluar.
“Kalau kita nggak ngapa-ngapain, business as usual, ya kita rugi-rugi sendiri. Oleh sebab itu, membangun kembali semangat bahari untuk mewujudkan peradaban maritim adalah tugas kita bersama,” kata dia lagi. (red/teraskabar)
