Jakarta, Teraskabar.id – Moh Abdi Fauzi resmi dilantik sebagai Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) periode 2026–2029. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi mahasiswa sebagai jembatan komunikasi, kolaborasi, sekaligus pengawasan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam menjalankan amanah tersebut, Moh Abdi Fauzi menegaskan bahwa PB SEMMI siap membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, kementerian dan lembaga negara, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, serta berbagai elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan program-program konkret yang berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan, kepemudaan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, hubungan antara organisasi mahasiswa dan pemerintah harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang sehat, keterbukaan, serta komitmen terhadap kepentingan nasional. Organisasi mahasiswa tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pihak di luar pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi mitra dialog yang menyampaikan gagasan, memberikan masukan, dan menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.
“PB SEMMI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, kolaborasi tidak berarti kehilangan daya kritis. Kami akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab,” demikian penegasan sikap yang dapat disampaikan dalam konteks amanah kepengurusan tersebut.
Moh Abdi Fauzi: Perkuat Kemitraan
Lebih lanjut, PB SEMMI memandang bahwa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, peran mahasiswa tetap penting sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil. Dukungan terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat harus berjalan beriringan dengan keberanian menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kepentingan publik.
Dengan demikian, PB SEMMI menempatkan diri sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai mitra strategis, PB SEMMI siap berkontribusi melalui pertukaran gagasan, penguatan jejaring kelembagaan, serta kerja sama dalam program pembangunan. Sementara sebagai mitra kritis, PB SEMMI akan terus mengawal kebijakan publik, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan memberikan masukan secara proporsional demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Moh Abdi Fauzi menilai bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dibangun hanya melalui kerja pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, komunikasi antarlembaga harus diarahkan pada upaya mempertemukan kepentingan, memperkuat kepercayaan, dan menghasilkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui Bidang Hubungan Antar Lembaga PB SEMMI periode 2026–2029, penguatan kemitraan diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal atau kesepakatan administratif, tetapi berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan yang memiliki tujuan, program, dan dampak yang terukur.
Pelantikan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa PB SEMMI ingin mengambil peran aktif dalam perjalanan pembangunan nasional: mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memberikan kritik terhadap kebijakan yang perlu diperbaiki, serta menghadirkan gagasan dan solusi bagi masa depan Indonesia.
PB SEMMI siap bersinergi tanpa kehilangan independensi, siap mendukung tanpa meninggalkan daya kritis, dan siap menjadi mitra strategis pemerintah dengan tetap berpihak pada kepentingan rakyat. (red)
