Selasa, 15 September 2026

Morowali Membenahi Data Kemiskinan, Iriane Iliyas Minta Dinas Turun ke Desa

Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas dalam rapat terkait data kemiskinan di Morowali. Foto: IKP Morowali.
Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas dalam rapat terkait data kemiskinan di Morowali. Foto: IKP Morowali.

Morowali, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten Morowali membenahi data kemiskinan melalui validasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Langkah itu menjadi agenda utama rapat koordinasi TKPKD di Aula Bappelitbangda Morowali, Senin (14/9/2026).

Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam proses tersebut. Ia juga meminta setiap dinas turun langsung ke desa setiap dua bulan.

“Setiap dua bulan masing-masing dinas turun ke desa dan berkolaborasi. Kita harus bersama-sama bekerja agar angka kemiskinan di Morowali terus menurun,” ujarnya.

Morowali Membenahi Data Kemiskinan, Memastikan Ketepatan Program

Morowali membenahi data kemiskinan sebagai bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mengatur penguatan DTSEN sebagai basis data sosial ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan data mencerminkan kondisi masyarakat secara aktual.

Data yang akurat membantu pemerintah menentukan penerima program secara lebih tepat. Sebaliknya, data yang tidak mutakhir dapat mengurangi ketepatan sasaran kebijakan.

Iriane menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Menurutnya, pemerintah juga membutuhkan data yang akurat dan memperbaruinya secara berkala.

Selain itu, ia mendorong setiap perangkat daerah menjalankan monitoring dan evaluasi secara rutin. Pemerintah daerah juga perlu melihat langsung perubahan kondisi masyarakat di tingkat desa.

Desil Jadi Dasar Intervensi

Iriane turut menekankan penggunaan data berdasarkan desil dalam menentukan sasaran program.

Pendekatan tersebut membantu pemerintah menyesuaikan intervensi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, setiap program dapat mengikuti kebutuhan kelompok masyarakat secara lebih terukur.

Morowali membenahi data kemiskinan sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. Dalam proses itu, perangkat daerah juga perlu mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS).

  Mantan Sekretaris Dewan Syuro PKB Morowali Gabung ke Perindo

Pendampingan tersebut bertujuan mendukung kelancaran pendataan di lapangan. Namun, pemerintah tetap perlu menghormati independensi BPS dalam menghasilkan statistik.

Morowali Membenahi Data Kemiskinan, Iriane Iliyas: Kekayaan Alam Harus Berdampak

Iriane juga mengaitkan persoalan kemiskinan dengan besarnya potensi sumber daya alam Morowali.

Menurutnya, kekayaan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat yang lebih luas. Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Selain kemiskinan, Iriane meminta pemerintah mengendalikan perkembangan inflasi. Ia menilai koordinasi antarperangkat daerah dapat membantu menangani berbagai persoalan sosial ekonomi.

Pemkab Morowali juga merencanakan evaluasi data secara berkala setiap tiga bulan. Evaluasi tersebut akan menghimpun data dari seluruh perangkat daerah terkait.

Target Menurunkan Angka Kemiskinan

Iriane menyebut angka kemiskinan Morowali saat ini mencapai 10,38 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus menurun melalui kerja bersama.

“Angka kemiskinan Morowali saat ini 10,38% persen. Kita berharap dengan upaya bersama angka tersebut dapat terus kita turunkan,” tambahnya.

Morowali membenahi data kemiskinan dengan menempatkan validitas data sebagai fondasi kebijakan.

Pendekatan itu juga menuntut perangkat daerah memiliki data sesuai tugas dan kewenangannya. Data tersebut kemudian dapat membantu pemerintah menyusun program secara lebih tepat.

“Semua dinas terkait minimal harus memiliki data yang perlu disiapkan. Ini penting agar kita dapat bekerja secara maksimal dan bersama-sama mewujudkan Morowali dengan angka kemiskinan yang semakin menurun,” pungkasnya.

Pada akhirnya, kualitas data menentukan kemampuan pemerintah membaca persoalan masyarakat.

Pemutakhiran data juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan sasaran program sosial.

Dengan koordinasi rutin, pemerintah berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.

  Program Mining Tour PT Vale IGP Morowali, Kades Unsongi: Contoh Sinergi yang Baik