Oleh Hasanuddin Atjo
KINI rupiah semakin tertekan, tembus di angka Rp 17.500/dolllar US. Situasi seperti ini umumnya berdampak pada naiknya harga jual sejumlah komoditi ekspor.
Namun yang dialami komoditi vaname malah terbalik. Harga di tambak turun 4 hingga 7 ribu rupiah per kg dibanding harga sebelumnya. Kondisi Ini menimbulkan tanda tanya sejumlah pihak, terutama dari para petambak
Pasca pencabutan larangan ekspor udang ke AS, karena kasus kontaminasi radioaktif (Cesium – 137), November 2025 berdampak terhadap meningkatnya harga udang yang bertahan hingga awal April tahun 2026.
Kenaikan harga itu, kembali memicu semangat petambak, menggeluti bisnis mereka yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Ironinya belum semua dari mereka sempat menikmati kenaikan harga itu.
Mengacu pada pengalaman masa lalu, para petambak bergembira ketika kurs dollar US menguat terhadap rupiah . Mereka akan memperoleh nilai tambah yang lumayan, meski akan ada kenaikan HPP oleh naiknya input produksi seperti harga pakan dan lainnya.
Kini mereka harus “mengelus dada”, karena nilai tambah tersebut tidak lagi diperoleh. Kondisi seperti ini tidak boleh lagi dibiarkan terus berlarut. Tagline Negara harus hadir mestinya direalisasiksn.
Sebelumnya daya beli warga AS telah turun karena inflasi, kemudian diperparah dampak perang Iran – Israel didukung AS, menjadi penyebab utama permintaan udang Negeri pamam Sam menurun tajam.
Data menunjukkan bahwa impor AS terhadap kebutuhan udang dalam kurun 1 tahun terakhir (April 2025 – April 2026) menurun sebesar 16 %. Sementara itu, sekitar 67 % udang Indonesia dipasarkan ke AS.
Ketergantungan kepada pasar AS sejak lama diketahui dan sudah menjadi masalah klasik. Berbagai saran, masukan agar dilakukan ekspansi pasar ke Uni Eropa, Jepang, China dan lainnya. Namun terbentur juga pada alasan klasik, mutu udang sulit bersaing.
Mutu udang saat panen di tambak masuk kategori baik. Dan mengalami penurunan mutu karena cara panen dan cara angkut yang tidak sesuai dengan kaidah sistem rantai dingin yang menjadi tuntutan sejumlah Negara importir.
Praktiknya udang hasil panen sengaja ditiiriskan pada saat akan ditimbang. Kemudian dilakukan perendaman dalam air es antara 2 – 3 hari, agar diperoleh ketambahan berat hingga 7 – 8 %.
Karena itu sering terjadi harga udang di tambak lebih mahal dari harga pabrik. Bisnis yang seperti ini sudah berlangsung lama, belum mengedepankan mutu sehingga daya saing otomatis sulit didorong.
Kalau Equador dan India serta Vietnam mampu mengurangi ketergantungan terhadap AS, maka Indonesia seharusnya tidak ada alasan untuk tidak bisa seperti mereka.
Diperlukan satu skenario dan komitmen bersama agar cara panen mesti mengikuti kaidah sistem rantai dingin. Kemudian udang secepat mungkin tiba di pabrik untuk diproses lebih lanjut. Perubahan ini sangat diharapkan menjadi budaya baru dalam pascapanen.
Strategi lain yang diperlukan dalam rangka efisiensi adalah menekan HPP (Harga Pokok Produksi) yang masih tinggi dibanding Negara kompetitor. Terhadap Equador Indonesia lebih mahal sebesar $US 0.75, terhadap India dan Vietnam sekitar $US 0.45.
Berkaitan dengan itu teknologi perbenihan termasuk breeding teknologi budidaya, sterilasasi air, biosecurity serta teknologi penanganan limbah mestinya menjadi fokus perhatian yang memerlukan intervensi.
Sebagai Negara Kepulauan bergaris pantai terpanjang kedua, semestinya industri udang diarahkan kepada pendekatan kluster yang berbasis pulau besar.
Pendekatan seperti itu, sentra produksi di setiap pulau besar akan didukung oleh kehadiran industri Hulu dan Hilir yang memangkas ongkos logistik sekaligus meningkatkan mutu dan berakhir pada daya saing.
Semua berharap perluasan pasar, termasuk pasar dalam Negeri antara laim memenuhi program MBG menjadi salah satu strategi. Menimglatkan mutu dan menekan HPP jadi salah satu syarat perluasan pasar. (***)
