Plt Ketua Lembaga Adat : Pembiaran Berjamaah terhadap PT AKM Lakukan Perendaman di Tambang Poboya

Palu, Teraskabar.id – Plt Ketua Lembaga Adat Poboya, Hairul, menyoroti aktivitas PT Adijaya Karya Makmur (AKM) di pertambangan emas Poboya di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selain tidak memiliki Izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),  juga dalam aktivitas proses produksi emas menggunakan metode penyiraman dan perendaman.

Hairul yang juga merupakan sekretaris Lembaga Adat Poboya saat ditemui di kediamannya di Poboya, Kamis (11/11/2022), menjelaskan, kapasitas PT AKM di lokasi tambang emas Poboya adalah vendor atau salah satu kontraktor yang digunakan oleh PT. Citra Palu Mineral (CPM) selaku pemegang kontrak karya.

Karena  dalam rencana produksi pemilik IUP/kontrak karya itu jelas mencantumkan metode dan teknologi untuk produksi.  Sedangkan metode dan cara perendaman dan penyiraman oleh PT. AKM itu tidak ada dalam aturan.

Baca juga : PT AKM Beroperasi Tanpa Amdal di Tambang Poboya, Plt Ketua Lembaga Adat: Semuanya Tutup Mata

” Di mana setahu kami dalam peraturan subcont PT. AKM hanya sebatas pemuatan, pengerukan, bukan penggelolaan, apa lagi awal masuknya PT. AKM ini hanya sebatas pengadaan alat – alat berat (armada).   Padahal sebelumnya perusahaan yang kerja sama dengan CPM adalah PT. DRG dengan cara Terasharing dan PT. AMS, akan tetapi di tengah perjalanan muncul PT.  AKM justru malah melakukan penyiraman dan perendaman yang tidak memiliki IUP dan dokumen AMDAL, jelas cara yang dilakukan PT.  AKM itu ilegal,” kata Hairul yang sementara ini menjabat sebagai Plt. Ketua Lembaga Adat Poboya.

Sebagaimana dokumen PT CPM yang pernah ia baca, menurut Hairul,  dalam proses pengolahan dan produksi PT. CPM melakukan sistim Bolming (Tong ).