Palu, Teraskabar.id – Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng, Muhammad Safri minta transparansi ESDM terkait hasil investigasi kecelakaan kerja di area PT Hengjaya Mineralindo (HJM) di Morowali. Pernyataan itu disampaikannya menyusul keputusan pembukaan kembali aktivitas tambang pasca insiden fatal yang menewaskan pekerja.
Safri menilai, keputusan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka secara rinci hasil investigasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas penyebab kejadian serta langkah perbaikan yang telah ditempuh.
Selain itu, Safri menegaskan bahwa persoalan kecelakaan kerja tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Ia menilai, setiap keputusan yang berkaitan dengan keselamatan kerja harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena itu, ia mengingatkan agar pembukaan kembali operasional tambang tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Ini menyangkut nyawa manusia. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Safri, Jumat (10/4/2026).
Lebih lanjut, Safri minta transparansi ESDM tidak hanya sebatas pernyataan formal. Ia menekankan pentingnya membuka seluruh hasil investigasi, termasuk rekomendasi teknis dan sanksi yang diberikan kepada pihak terkait. Dengan kata lain, keterbukaan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
Di sisi lain, Safri juga menyoroti narasi bahwa operasional tambang telah kembali berjalan setelah evaluasi selesai. Ia menilai, narasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa persoalan telah tuntas, padahal publik belum mendapatkan informasi utuh.
“Kalau hasil investigasi tidak dibuka, maka publik akan curiga. Jangan sampai ada kesan yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Selanjutnya, Safri menekankan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada dokumen. Sebaliknya, evaluasi harus diwujudkan dalam perbaikan nyata di lapangan. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh rekomendasi benar-benar diterapkan sebelum aktivitas produksi dilanjutkan.
Desakan Pengawasan Ketat dan Akuntabilitas, Safri Minta Transparansi ESDM
Tak hanya itu, Safri minta transparansi ESDM juga dalam hal pengawasan terhadap perusahaan tambang. Ia menilai, pemerintah harus bertindak tegas dan independen dalam memastikan standar keselamatan kerja dijalankan secara konsisten.
Safri juga mengingatkan bahwa insiden fatal yang terjadi sebelumnya harus menjadi pelajaran penting. Ia menegaskan bahwa kecelakaan kerja bukan sekadar kesalahan individu, melainkan indikasi adanya kelemahan sistemik yang harus dibenahi secara menyeluruh.
“Setiap kecelakaan kerja adalah alarm keras. Kalau tidak dibenahi, maka risiko kejadian serupa akan terus berulang,” ucapnya.
Dalam perkembangan berikutnya, DPRD Sulawesi Tengah melalui Komisi III telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Safri menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil perusahaan dan pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Selain itu, ia menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menguji akuntabilitas semua pihak. Dengan demikian, DPRD dapat memastikan bahwa penanganan kasus berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
Akhirnya, Safri minta transparansi ESDM sebagai langkah awal dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Ia menilai, tanpa keterbukaan, kepercayaan publik akan terus menurun. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh proses investigasi disampaikan secara jelas dan menyeluruh.
“Negara harus hadir melindungi pekerja. Jangan sampai keselamatan dikorbankan demi kepentingan produksi,” pungkas Safri.
Dengan demikian, desakan transparansi tidak hanya menjadi tuntutan politik, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk memastikan keselamatan kerja benar-benar menjadi prioritas utama di sektor pertambangan. (G).
