Morowali, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten Morowali menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan melalui sosialisasi Dana BOSP 2026. Langkah ini menyasar pengelola dana pada 192 sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, SE, membuka kegiatan tersebut di Aula Kantor Bupati Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (3/11/2026).
Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali menggelar kegiatan tersebut untuk memperkuat pemahaman pengelola sekolah mengenai kebijakan, mekanisme, dan ketentuan penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Sejumlah unsur pengawasan dan penegakan hukum turut menghadiri kegiatan itu. Mereka meliputi Inspektur Inspektorat Morowali Ashar M. Ma’ruf, perwakilan Kejaksaan Negeri Morowali, dan perwakilan Polres Morowali.
Kepala Dinas Pendidikan Morowali Arifin Lakane beserta jajaran juga menghadiri kegiatan tersebut bersama pengawas sekolah, kepala sekolah, dan bendahara BOSP se-Kabupaten Morowali.
Sosialisasi Dana BOSP 2026, Menjangkau 192 Sekolah
Dalam laporannya, Arifin Lakane menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola dana BOSP terhadap aturan dan tata cara pengelolaan anggaran pendidikan.
“Peserta kegiatan adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara dana BOSP dengan sasaran sekolah penerima dana BOSP tahun 2026 yaitu 153 SD dan 39 SMP,” ujarnya.
Dengan demikian, program tersebut menyasar 153 sekolah dasar dan 39 sekolah menengah pertama. Jumlah itu mencapai 192 satuan pendidikan penerima BOSP.
Cakupan tersebut menuntut pemahaman yang seragam di antara para pengelola anggaran. Sebab, setiap sekolah perlu menyusun kebutuhan, menggunakan dana, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran sesuai ketentuan.
Selain itu, ketepatan penggunaan anggaran turut menentukan efektivitas dukungan pemerintah terhadap kegiatan belajar mengajar. Karena itu, sekolah perlu mengutamakan kebutuhan peserta didik dalam setiap keputusan belanja.
Wabup Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam sambutannya, Iriane Iliyas mengapresiasi Dinas Pendidikan Morowali yang menginisiasi kegiatan tersebut. Ia menilai upaya itu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di daerah.
Menurut Iriane, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui sejumlah langkah strategis.
Upaya tersebut mencakup peningkatan sarana dan prasarana, pemerataan akses pendidikan, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
Namun, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran. Pengelola sekolah juga perlu memastikan setiap penggunaan dana menghasilkan manfaat nyata bagi peserta didik.
Iriane menegaskan bahwa pengelolaan BOSP mengandung tanggung jawab moral sekaligus hukum. Oleh karena itu, setiap pihak harus menjaga penggunaan anggaran agar tetap sesuai aturan dan mendukung kemajuan sekolah.
“Saya berharap seluruh kepala sekolah, bendahara, dan pihak yang terlibat dapat memahami secara menyeluruh ketentuan, mekanisme, serta tata cara pengelolaan dana BOSP Tahun 2026,” harap Wabup.
Sosialisasi Dana BOSP 2026: Lima Prinsip Pengelolaan
Untuk memperkuat tata kelola anggaran, Iriane menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pengelola dana.
Pertama, sekolah harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Dengan begitu, pihak terkait dapat menelusuri keputusan belanja dan pertanggungjawabannya.
Kedua, pengelola perlu menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Langkah ini membantu sekolah mengarahkan belanja pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
Ketiga, setiap sekolah harus menjaga ketertiban administrasi dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan. Dokumentasi yang lengkap juga membantu proses pemeriksaan dan evaluasi penggunaan anggaran.
Keempat, seluruh pihak wajib menghindari segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Kelima, pengelola sekolah perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait. Melalui komunikasi yang baik, sekolah dapat meminta penjelasan ketika menghadapi kendala teknis atau keraguan dalam menerapkan aturan.
Kelima prinsip tersebut saling berkaitan. Perencanaan yang tepat membutuhkan administrasi yang tertib, sedangkan transparansi membutuhkan pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Menjadi Kunci Tata Kelola Pendidikan
Pelaksanaan sosialisasi Dana BOSP 2026 menjadi bagian dari upaya Pemkab Morowali memperkuat kepatuhan pengelola sekolah terhadap ketentuan penggunaan anggaran.
Meski demikian, sosialisasi perlu berjalan beriringan dengan penerapan aturan, evaluasi berkala, dan pengawasan yang konsisten. Pemahaman peserta akan lebih bermakna apabila sekolah menerapkannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
Keterlibatan unsur inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian juga menghadirkan ruang koordinasi antarlembaga. Namun, efektivitas tata kelola tetap bergantung pada kejelasan prosedur, ketepatan penggunaan dana, dan kesungguhan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan BOSP tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen administratif. Pemerintah daerah dan sekolah juga perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung proses pembelajaran serta menjawab kebutuhan peserta didik.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Morowali berharap pengelolaan Dana BOSP semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga menargetkan penggunaan anggaran yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Morowali.
