Morowali, Teraskabar.id – Iriane Iliyas, Wakil Bupati atau Wabup Morowali tanggapi 14 Ranperda atau Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna Persidangan III DPRD Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Morowali, Kamis (30/4/2026). Dalam forum tersebut, Iriane Iliyas, menyampaikan pandangan resmi pemerintah daerah sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Yusman Mahbub, jajaran pejabat eselon II dan III, Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD Morowali.
Lebih lanjut, Iriane Iliyas secara tegas menyampaikan apresiasi kepada DPRD Morowali. Ia menilai DPRD telah menunjukkan komitmen kuat melalui inisiatif penyusunan 14 Ranperda tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang langkah ini sebagai bagian penting dari penguatan fungsi legislasi daerah. Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa seluruh proses pembentukan regulasi harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi inisiatif DPRD Morowali dalam menyusun 14 Ranperda ini. Kami berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan optimal, sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Iriane Iliyas.
Wabup Morowali Tanggapi 14 Ranperda Strategis Sentuh Aspek Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan
Selain itu, pemerintah daerah memastikan bahwa penyusunan Ranperda tersebut telah sesuai dengan kerangka hukum nasional. Iriane menjelaskan bahwa regulasi ini mengacu pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Dengan demikian, pemerintah daerah berharap setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat sekaligus mampu diterapkan secara efektif di lapangan.
Sementara itu, Wabup Morowali tanggapi 14 Ranperda dengan menyoroti sejumlah substansi strategis yang terkandung di dalamnya. Misalnya, Ranperda tentang Morowali Bertaqwa, pencegahan dan penanganan perilaku penyimpangan seksual, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Tidak hanya itu, Ranperda terkait pemberian ASI eksklusif dan perlindungan tenaga kerja sektor informal juga mendapat perhatian serius karena dinilai berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ranperda yang disusun ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan sosial masyarakat, mulai dari kesehatan, perlindungan tenaga kerja, hingga penguatan nilai-nilai sosial,” jelasnya.
Fokus Lingkungan, Pendidikan, dan Industrialisasi Berkelanjutan
Di samping itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian pada sektor lingkungan dan tata kelola wilayah. Iriane menilai Ranperda tentang kawasan tanpa rokok, pengelolaan mutu air, serta sistem drainase perkotaan terintegrasi sebagai langkah konkret dalam menjaga kualitas lingkungan. Oleh sebab itu, ia mendorong pembahasan yang komprehensif agar regulasi tersebut dapat menjawab tantangan urbanisasi dan industrialisasi yang terus berkembang.
Lebih jauh lagi, Wabup Morowali tanggapi 14 Ranperda dengan menekankan pentingnya sektor pendidikan dan perlindungan profesi. Ia menyebut Ranperda perlindungan guru, pendidikan inklusif, serta pengelolaan data pertanahan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Dengan demikian, pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat pelayanan publik secara menyeluruh.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan pembangunan yang inklusif, melindungi profesi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Iriane.
Namun demikian, perhatian juga diarahkan pada sektor industri dan pertambangan. Pemerintah daerah menilai bahwa regulasi terkait pengembangan sektor tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembahasan Ranperda tersebut.
Sebagai penutup, Wabup Morowali tanggapi 14 Ranperda dengan menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap seluruh tahapan pembahasan berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. Selain itu, ia juga mendorong agar setiap Ranperda menghasilkan kebijakan yang aplikatif, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Morowali secara nyata.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama. Kami ingin memastikan bahwa setiap Ranperda tidak hanya selesai dibahas, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di tengah masyarakat,” pungkasnya. (G)
