2 Warga China Ditahan Polda Sulteng karena Menambang Emas Tanpa Izin di Kota Palu

Palu, Teraskabar.id – Dua warga negara China berhasil diamankan tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) karena melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Vatutela Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Kedua tersangka masing-masing inisial LI (62) dan inisial ZX (62) diringkus polisi saat melakukan aktifitas pertambangan di wilayah Vatutela Kelurahan Tondo.  Keduanya beralamat di Hunan, China.

Baca jugaPT Vale Memfasilitasi Air Bersih bagi Warga Palu

“Pelaku inisial LJ (62) warga negara China, pekerjaan pekerjaan teknisi dan inisial ZX (62), warga negara China, pekerjaan teknisi laboratorium, keduanya beralamat di Hunan, China,” kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol. Bagus Setiyawan dihadapan jurnalis di Polda Sulteng, Selasa (4/6/2024).

Saat penindakan di lapangan, polisi berhasil mengamankan 3 unit alat berat excavator, 20 buah tong plastik, 4 unit mesin alkon, 3 batang pipa paralon, 1 set alat uji sample, 2 buah jerigen kapasitas 30 liter berisi bahan kimia hidrolik acid 32 persen dan hydrogen peroksida, dan lain-lain.

Baca jugaPT GNI Kembali Beroperasi Hari Ini Usai Insiden Bentrok Pekerja China dan Lokal

Tersangka kata Kabidhumas, diduga melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin (PETI) yaitu setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin berupa material batu/pasir yang mengandung emas.

Untuk diketahui atas perbuatan kedua tersangka, negara telah dirugikan dari kegiatan pertambangan tanpa ijin dengan nominal kurang lebih Rp 11 Miliar.

Tersangka dijerat dengan pasal 158 dan 161 Undang Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang RI  nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 Miliar. (teraskabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *