Jakarta, Teraskabar.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) berharap dukungan pemerintah pusat melalui pelibatan investor dalam rangka pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN).
Untuk itu, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura memaparkan skema pengelolaan KPN kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Dalam pertemuan audiensi bersama Moeldoko, Gubernur Rusdy Mastura menjelaskan, luas KPN saat ini yang menjadi pilot projects 1.000 Hektare, dari 15 ribu Hektare yang direncanakan.
“Melihat dari beberapa kawasan pangan food estate yang gagal maka Menko Marves membatasi untuk tahap pertama 1.000 hektare dulu,” jelas Gubernur.
Baca juga: KPU Morowali Uji Publik Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten
Dalam pengelolaan KPN dilakukan melalui skema pelibatan masyarakat petani lokal dengan luasan 400 hektare dan 400 hektar lagi dipersiapkan untuk dikelola investor.
“Untuk saat ini yang benar benar telah bersih dilakukan land clearing 421 hektar. 400 di redistribusi kepada masyarakat dalam bentuk 20 kelompok tani dan sisanya kami siapkan untuk investor,” kata Gubernur.
Meskipun saat ini sudah mulai ada investor yang menawarkan, namun pemerintah Sulawesi Tengah meminta dukungan KSP untuk mencarikan investor yang ingin membangun di KPN.
Baca juga: Moeldoko Apresiasi Pengelolaan Pertambangan PT Vale
Menanggapi paparan Gubernur, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Gubernur dalam membangun KPN yang dipersiapkan sebagai penyangga pangan IKN.
Moeldoko berharap redistribusi kepada masyarakat benar benar diatur agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.
“Jangan sampai menimbulkan konflik. Sekarang mungkin belum, tapi ketika sudah berhasil bisa saja ada klaim-klaim dari pihak lain,” kata Moeldoko berpesan.
Segala kesiapan infrastruktur penunjang terutama ketersediaan air diminta benar benar dipastikan tersedia.
“Yang pasti apa yang bisa kami kolaborasikan akan kami dukung sepenuhnya. Kami bisa menyambungkan dengan kementerian terkait jika dibutuhkan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Baca juga: Resmikan KPN Sulteng, Wapres Minta Pengelolaan Harus Sesuai Kaidah Lingkungan dan Hukum
Deputi II KSP turut menjelaskan kepada kepala staf bahwa lokasi KPN merupakan tanah milik negara yang dipastikan tidak akan menimbulkan konflik.
“Bahkan pak Kepala Staf kami laporkan, tanah masyarakat yang masuk dalam pembangunan jalan menuju KPN sudah dikompensasi dengan mensertifikatkan tanah warga,” ujar deputi.
Selain dihadiri Deputi II dan Deputi III KSP, pertemuan juga dihadiri Asisten Perekonomian Pembangunan Rudi Dewanto, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Shandra Tobondo, Pj Bupati Morowali, Rachmansyah, Staf Ahli gubernur Rohani Mastura, Tenaga Ahli Gubernur Ridha Saleh dan Karo Hukum Adiman. (Biro Adpim Setdaprov)
