Oleh Hasanuddin Atjo, Dewan Pakar SCI
Kinerja Industri udang Nasional semakin terpuruk. Sepanjang tahun 2025, sejumlah masalah datang silih berganti membuat pelaku usaha andalan sektor Kelautan dan Perikanan (KP) ini, mulai mengendorkan tensi bisnisnya, menunggu kondisi bisnis membaik.
Masalah tersebut mulai dari penyakit yang terus semakin berkembang. Ditambah dengan kasus penolakan sejumlah kontainer udang asal Indonesia di pasar Amerika Serikat (AS), karena terdeteksi positif mengandung antibiotik.
Dan lebih parah lagi udang asal Indonesia dikenakan bea masuk ke pasar AS sebesar 19 persen. Itupun setelah melalui proses negosiasi yang berkait keseimbangan neraca ekonomi antara AS dan Indonesia.
Secara total bea masuk yang telah dikenakan terhadap udang Indonesia sebesar 22,9 persen. Sebelumnya, Indonesia dikenakan tarif anti dumping sebesar 3,9 persen. Dengan demikian tarif bea masuk lebih tinggi dari negara kompetitor seperti Ekuador, Vietnam dan India. Hal ini akan melemahkan daya saing udang Indonesia.
Kondisi dan situasi ini semakin tidak menguntungkan, karena sekitar 70% ekspor udang dari Indonesia dipasarkan ke AS. Selebihnya tujuan ke Jepang, Uni Eropa dan China yang bea masuknya tergolong sangat rendah, namun menerapkan standar mutu super ketat.
Akumulasi dari permasalahan itu menyebabkan harga udang ditingkat pembudidaya terjun bebas mendekati harga pokok produksi (HPP). Marjin setiap kg udang kini tinggal 10 – 15 ribu rupiah, khususnya bila udang itu dipasok ke industri prosesing yang pasarnya ke AS.
Berdasarkan diskusi sesama praktisi antara lain, disimpulkan bahwa bisnis udang Indonesia masih prospek dan bisa eksis di tengah hantaman penyakit dan atnjloknya harga, namun diperlukan intervensi maupun sinergitas, sebagai berikut;
Pertama, menyelesaikan soal yang fundamental penyebab penyakit. Antara lain, produksi benur yang sehat karena 60 persen benur yang diproduksi dan diedarkan pada saat ini dalam kondisi tidak sehat.
Diperlukan sejumlah intervensi pemerintah, mendorong pihak swasta membudidaya cacing polyhaeta yang bebas penyakit, sebagai bisnis terpisah dari usaha pembenihan. Dengan harapan ada jaminan suplai pakan induk bagi pembenihan secara berkesinambungan
Selama ini, pihak pembenihan umumnya memakai cacing liar hasil tangkapan di alam yang telah terkontaminasi bakteri, virus dan lainnya. Dampaknya akan menular pada induk dan benih udang.
Impor cacing budidaya bebas penyakit harganya mahal dan kondisinya beku, tidak dalam keadaan hidup dan sulit dalam jumlah besar. Selanjutnya Impor cacing meningkatkan harga pokok produksi (HPP) benur, bermuara meningkatnya harga benur yang dibayar oleh
pembudidaya.
Intervensi lain yang dibutuhkan mendorong dan memfasilitasi pihak swasta membangun NBC (Nucleus Breeding Center) atau pusat rekayasa induk udang serta memperbanyak BMC (Breeding Multification Center) sebagai pusat perbanyakan induk untuk didistrubusi ke pembenihan.
Kedua, mendorong swasta agar membangun laboratorium pengujian kesehatan ikan dan laboratorium pengujian mutu udang di sentra produksi yang saat ini masih sangat terbatas.
Apalagi sentra produksi udang di kawasan timur.
Diharapkan KKP melalui badan Karantina Ikan di pusat dan daerah dapat meningkatkan perannya dalam mengkoordinir urusan penyakit udang. Selain itu peran Dirjen Budidaya dan Pengawasan terhadap sistem pembenihan dan budidaya, serta peredaran obat obatan
agar ditingkatkan.
Ketiga, meningkatkan sistem budidaya berbasis Nursery atau Karantina. Keberhasilan Ekuador dan Vietnam dalam mendongkrak produksi udang mereka menggunakan sistem Two Step yaitu, udang sebelum dibesarkan di kolam growout (pembesaran) terlebih dahulu dikarantina di kolam nursery.
Saking kuatirnya oleh ancaman penyakit, pembudidaya udang di kedua Negara itu sebelum menabur benur terlebih dahulu memastikan bahwa kesehatan benur tersebut dijamin sehat.
Hal ini melalui pemeriksaan di laboratorium kesehatan ikan.
Demikian pula pada saat benur akan didorong ke growout dari nursery, cek kesehatan mutlak dilakukan. Monitoring penyakit selama proses budidaya pada kolam growout telah menjadi SOP mereka.
Keempat, mendorong serta memfasilitasi pihak swasta untuk memperbesar pasar ke Jepang, Uni Eropa, China dan Negara lainnya. Syarat baku mutu menjadi persoalan yang mendasar.
Pendekatan industri berbasis kluster pulau besar menjadi strategis untuk memperbesar volume mengisi pasar Jepang, Uni Erop. Terlebih mengisi pasar China yang menuntut udang live cooke, diproses dalam keadaan hidup dengan kekurangan kebutuhan sekitar 1 juta ton.
Pemerintah harus mendorong pengembangan industri udang terintegrasi dalam satu cluster pulau besar. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berbasis blue food bisa menjadi pertimbangan.
Pasar dalam negeri juga harus diperbesar. Kampanye makan udang perlu dilakukan hingga di daerah dengan berbagai varian menu. Di Vietnam dan Thailand serta China makan seafood pada saat ini sudah jadi budaya. Konon kabarnya awalnya juga melalui proses kampanye.
Terakhir bahwa intervensi dari pemerintah terhadap masalah fundamental industri udang sangat diperlukan. Tanpa satu komitmen yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha maka harapan industri udang menjadi satu pilar ekonomi di negeri ini sulit direalisasikan.
