Palu, Teraskabar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu evaluasi penanganan stunting setelah pada akhir 2025 berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan penurunan angka stunting terbaik. Prevalensi stunting Kota Palupada bulan Desember 2025 tercatat 4,64%. Angka ini jauh melampaui target RPJMD tahun 2025 sebesar 5,41%.
Capaian tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Pemkot Palu bersama berbagai unsur yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Palu melalui Rembuk Stunting dipimpin oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., Selasa (10/3/2026), di Auditorium Kantor Wali Kota Palu.
Hadir dalam pertemuan tersebut Guru Besar Bidang Kepakaran Biokimia Gizi Universitas Tadulako, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, perwakilan BKKBN Kota Palu, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala puskesmas, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wawali Imelda Liliana Muhidin menegaskan bahwa pelaksanaan rembuk stunting merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Palu dalam menekan angka stunting melalui langkah-langkah yang terukur dan kolaboratif.
“Ini adalah kali kedua saya memimpin rapat rembuk stunting hari ini sebagai bagian dari upaya serius Pemerintah Kota Palu dalam menekan angka stunting,” ujar wakil wali kota.
Menurut wakil wali kota, forum tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian penanganan stunting pada tahun sebelumnya sekaligus memperkuat strategi intervensi pada tahun berjalan.
Wawali menjelaskan bahwa delapan kecamatan di Kota Palu menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Berdasarkan data yang dipaparkan, hanya dua kecamatan tercatat mengalami jumlah kasus penurunan stunting yaitu Palu Utara, 11 kasus pada November menjadi 8 kasus pada Desember 2025 dan Kecamatan Tawaeli, 22 kasus pada November menjadi 20 kasus pada Desember 2025. Kecamatan lainnya mengalami peningkatan jumlah kasus, yaitu Palu Timur (27 kasus menjadi 30 kasus), Palu Selatan (25 kasus menjadi 37 kasus), Ulujadi (12 kasus menjadi 16 kasus), Tatanga (22 kasus menjadi 33 kasus), dan Mantikulore (59 kasus menjadi 64 kasus). Sedangkan Palu Barat stagnan, yaitu 10 kasus pada bulan November dan Desember 2025.
Oleh karena itu, para camat bersama unsur terkait diminta untuk memaparkan perkembangan program penanganan stunting di wilayah masing-masing, termasuk berbagai kendala yang ditemui di lapangan.
Wawali Imelda berharap melalui rembuk stunting ini dapat terbangun komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan angka stunting di Kota Palu.
“Tujuan rembuk stunting ini adalah membangun komitmen bersama seluruh stakeholder dalam pencegahan dan penurunan stunting. Mulai dari kader posyandu, puskesmas, kelurahan, hingga PKK semuanya memiliki peran penting,” kata wakil wali kota.
Selain itu, Wakil Wali Kota Imelda juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta, agar upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Trend Penanganan Stunting Kota Palu
Angka stunting di Kota Palu kurun setahun terakhir cenderung menurun. Tercatat, sejak bulan Juni 2026, grafik angka stunting Kota Palu mengalami trend penurunan setelah pada bulan Mei 2026 sempat berada pada titik tertinggi yaitu 6,93%. Selanjutnya mengalami trend penurunan secara konsisten setiap bulannya hingga tercatat angka stunting 4,64% pada penghujung tahun 2025. Capaian kota Palu ini tercatat melampaui target RPJMD tahun 2025 yaitu 5,41%.
Sebagaimana data yang dipaparkan pada Rembuk Stunting, angka stunting Kota Palu pada bulan Mei 2025 tercatat 6,93%. Selanjutnya pada Juni 2025 tercatat 6,17%, Juli tercatat 5,91% dan Agustus 2025 sebesar 5,61%.
Kemudian pada September 2025 tercatat 5,19%, Oktober 2025 sebesar 4,77%, November 2025 sebesar 4,69% dan pada akhir tahun 2025 tercatat 4,64%.
Secara umum, Pemerintah Kota Palu mampu menekan angka stunting sebesar 1,52% kurun delapan bulan yaitu, Mei 2025 hingga Desember 2025. Capaian ini membuahkan prestasi ditingkat nasional ditandai dengan penghargaan sebagai daerah dengan penurunan angka stunting terbaik.
Atas capaian tersebut, Kota Palu memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp6,1 miliar.
Wawali Imelda menegaskan, prestasi sebagai daerah dengan penurunan angka stunting terbaik tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat sinergi dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Palu pada tahun 2026.
“Kita bekerja bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak di Kota Palu. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi generasi penerus kita,” imbuh Imelda.
Pemkot Palu Evaluasi Penanganan Stunting, Pola Penanganan Harus Diubah
Wakil Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menekankan bahwa pendekatan pencegahan stunting perlu lebih diarahkan pada masa kehamilan, sehingga perhatian terhadap ibu hamil dan calon ibu hamil harus semakin diperkuat.
“Fokus penanganan stunting harus kita ubah, yaitu lebih menekankan pada masa kehamilan. Artinya perhatian kita harus lebih besar kepada ibu hamil dan calon ibu hamil,” jelas wakil wali kota.
Pola pendekatan tersebut untuk menyikapi Kasus Bayi Lahir Tahun 2025 dengan indikasi stunting yang cenderung meningkat.
Pada bulan Maret 2026, bayi lahir dengan indikasi stunting sebanyak 6 kasus dan langsung melonjak 43 kasus pada April 2025. Lonjakan serupa pada Mei 2025 menjadi 129 kasus.
Selanjutnya mengalami trend peningkatan secara konsisten setiap bulannya hingga tercatat angka bayi lahir dengan indikasi stunting 221 kasus di penghujung tahun 2025. (red/teraskabar)
