Parimo, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus berkomitmen mendukung berbagai langkah strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan aktif JKN.
Namun keberhasilan tersebut tentu tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
“Saya mengajak seluruh peserta forum untuk memperkuat sinergi dalam melakukan pendataan masyarakat yang belum terdaftar, mengidentifikasi peserta nonaktif, serta memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif,” kata Sekretaris Daerah Zulfinasran mewakili Bupati Parimo saat membuka rapat forum komunikasi dan forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat Kabupaten Parigi Moutong, Senin (22/6/2026), di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong.
Ia menyampaikan, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, berkualitas dan berkesinambungan.
“Oleh karena itu, forum yang kita laksanakan hari ini memiliki nilai strategis sebagai sarana komunikasi, koordinasi, evaluasi, dan penguatan kemitraan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program JKN di kabupaten parigi moutong,” ujarnya.
Salah satu tantangan yang masih kita hadapi saat ini adalah menjaga keberlangsungan kepesertaan masyarakat dalam program JKN serta memastikan seluruh penduduk memperoleh perlindungan jaminan kesehatan secara aktif dan berkelajutan. Dalam konteks tersebut, upaya penguatan rekrutmen peserta baru dan reaktivasi peserta nonaktif menjadi sangat penting guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Zulfinasran menekankan bahwa peningkatan jumlah peserta harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan wajib memberikan pelayanan yang profesional, ramah, cept, transparan, dan berorientasi pada keselamata pasien. Kepuasan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Melalui forum ini saya berharap lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan langkah-langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mempercepat pencapain target Universal Health Coverage berkualitas di kabupaten parigi moutong,” ujarnya. (red)
