Morowali, Teraskabar.id–Bupati Morowali lantik Penjabat Kades Matano sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan pemerintahan desa di tengah kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang stabil dan pembangunan yang berkelanjutan. Langkah itu berlangsung di Aula Kantor Camat Sombori Kepulauan, Desa Tanjung Harapan, Rabu (22/7/2026), ketika Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf secara resmi melantik Aris, S.Sos sebagai Penjabat Kepala Desa Matano.
Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat administratif. Pemerintah Kabupaten Morowali memanfaatkan momentum itu untuk memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan tanpa jeda. Di wilayah yang memiliki karakter geografis kepulauan seperti Sombori Kepulauan, kesinambungan kepemimpinan desa memegang peranan penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keputusan itu mengacu pada Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 100.3.3.2/KEP.0228/DPMD/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Matano, Kecamatan Sombori Kepulauan.
Selain mengisi kekosongan kepemimpinan, pemerintah daerah juga mengirimkan pesan bahwa stabilitas pemerintahan desa menjadi prioritas utama. Dengan demikian, program pembangunan dapat terus berjalan tanpa hambatan administratif.
Pelantikan tersebut menghadirkan Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini, S.I.K. beserta jajaran. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Abdul Malik Hafid, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ichwan Bachmid, Camat Sombori Kepulauan Ambo Asse, para kepala desa se-Kecamatan Sombori Kepulauan, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Kehadiran unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah menunjukkan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Di sisi lain, kehadiran lintas lembaga juga memperlihatkan pentingnya koordinasi dalam menjaga stabilitas wilayah.
Bupati Morowali Lantik Penjabat Kepala Desa: Menjadi Ujung Tombak Pelayanan Publik
Dalam sambutannya, Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf menyampaikan ucapan selamat kepada Aris, S.Sos atas amanah yang diberikan sebagai Penjabat Kepala Desa Matano.
Ia menegaskan bahwa kepala desa memegang peran strategis sebagai penghubung utama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan desa harus lahir dari kebutuhan warga. Selanjutnya, program pembangunan harus selaras dengan arah pembangunan pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten.
Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar pembangunan fisik. Sebaliknya, pemerintah juga berupaya memperkuat kualitas pelayanan publik melalui kepemimpinan desa yang responsif.
Bupati Dorong Kolaborasi Antar Kepala Desa
Lebih jauh, Bupati Morowali lantik Penjabat Kades Matano sambil menekankan pentingnya membangun kebersamaan dalam setiap tahapan pemerintahan desa.
Menurut Bupati, seluruh kepala desa perlu menghilangkan sekat yang berpotensi menghambat pembangunan. Sebaliknya, mereka harus memperkuat kolaborasi demi kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa agar bekerja secara profesional, transparan, dan saling mendukung. Langkah itu, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pesan tersebut mencerminkan tantangan yang banyak dihadapi pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan desa sering kali bergantung pada kemampuan pemimpin lokal membangun komunikasi, meredam perbedaan, dan menyatukan berbagai kepentingan masyarakat.
Pesan Saat Bupati Morowali Lantik Penjabat Kepala Desa: Stabilitas Menjadi Fondasi Pembangunan Desa
Selain menyoroti pelayanan publik, Bupati Morowali lantik Penjabat Kades Matano dengan penekanan kuat pada pentingnya menjaga keamanan wilayah.
Ia mengajak seluruh kepala desa memperkuat koordinasi dengan kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan kebersamaan dan kolaborasi yang kuat, pembangunan di desa akan berjalan optimal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” tegas Bupati.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran maupun infrastruktur. Sebaliknya, stabilitas sosial menjadi prasyarat agar investasi pemerintah, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Karena itu, Bupati Morowali lantik Penjabat Kades Matano bukan hanya sebagai agenda seremonial pemerintahan. Langkah tersebut juga menjadi upaya memperkuat kepemimpinan desa, menjaga kesinambungan pelayanan publik, serta membangun kolaborasi yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Morowali. (G)
