Tokoh Senior SOKSI Angkat Suara
Tokoh senior SOKSI binaan langsung Pendiri SOKSI dan Golkar, Prof. Dr Suhardiman menambahkan, bahwa sebenarnya upaya menyatukan SOKSI itu tidaklah sulit – sulit amat sepanjang motivasi para pemersatunya atau mediatornya murni dan tulus, yang berarti jauh dari pragmatisme kepentingan sempit. Dan akan lebih baik lagi jika memiliki gen ideologis karyawanisme dan sejarah SOKSI di dalam dirinya.
Hal yang membuat masalah dan seringkali menjadi sulit itu adalah jika ada godaan pragmatisme kepentingan sempit yang nekad meletakkan kepentingannya di atas hukum dan konstitusi organisasi. Apalagi jika sampai terjerumus pada pikiran dan perilaku anarkis yang menghalalkan segala cara hingga tega menjungkirbalikkan etika dan mengacak-acak aturan hukum organisasi demi membela pencapaian target kepentingan sempit pihaknya.
Dalam konteks SOKSI, karena tujuan penyatuan itu sesungguhnya adalah bersatunya SOKSI dengan DEPINAS SOKSI dalam satu Ormas yang kedudukan hukumnya berdasarkan UU Ormas, adalah sah bernama SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, sebagaimana nama kelahirannya. Dan sebagai nama Ormas Pendiri Partai Golkar di dalam sejarah dan AD/ART Partai Golkar, maka opsinya adalah Kepemimpinan SOKSI harus bersedia dengan hati dan tangan terbuka menerima DEPINAS SOKSI untuk meleburkan diri di dalam SOKSI di satu sisi dan di sisi lain, Kepemimpinan DEPINAS SOKSI harus siap dengan segenap hati untuk menyatu dan memperkuat organisasi di dalam Kepemimpinan SOKSI yang sudah eksis dan diakui sah oleh Pemerintah, di setiap tingkatan mulai dari tingkat nasional hingga ranting.
Mengenai posisi para kader yang melebur dalam kepengurusan Ormas SOKSI terkait siapa dan di mana posisinya, dapat diatur dengan pola dan mekanisme organisasi secara musyawarah kekeluargaan sesuai karya kekaryaannya masing-masing kader.
Khusus bagi kader yang berasal dari ormas DEPINAS SOKSI dan berkeinginan menjadi Ketua Umum, Sekjen, Bendum SOKSI tentu bisa tetapi konsekuensinya mesti bersabar menunggu Munas XII SOKSI tahun 2027 mendatang.
Namun jika ada pihak atau kader yang tidak sabar untuk segera menjadi ketua umum, sekjen, bendum SOKSI, sehingga si pihak itu membutuhkan agenda pemilihan ketua umum baru dan lainnya yang tentu hanya ada di dalam suatu Munas maka akibatnya si pihak ini cenderung memaksakan opsi Munas Bersama dengan segala cara.
Terhadap opsi Munas Bersama ini , hanya mungkin jika keduanya sama-sama SOKSI legalitasnya seperti halnya yang dimediasi oleh DPP Partai Golkar pada tahun 2017.
“Untuk opsi Munas Bersama ini, kami selaku SOKSI juga sudah memberikan kesempatan luas kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional DEPINAS SOKSI Ahmadi Noor Supit beserta Sekjennya Misbakhun untuk membuktikan pernyataan dan janjinya di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan di hadapan kami bersama Rapat DPP Partai Golkar yang dipimpin Fadh pada 5 Maret 2025 lalu, bahwa Ahmadi Noor Supit berjanji akan sanggup segera memegang SKT Mendagri atas nama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia disingkat SOKSI yang akan diterbitkan kembali oleh Kemendagri pasca pernah dicabut oleh Kemendagri pada 3 Desember 2019 lampau,” kata Suhardiman.
“Itu berarti kami memberi pengorbanan yang tak kecil demi menghargai Ketua Umum Partai Golkar yaitu berupa peluang percepatan Munas SOKSI dari tahun 2027 menjadi tahun 2025/2026 dimana ada masalah ditandai dua ormas bernama SOKSI yang sama dan keduanya diakui sah oleh pemerintah berdasarkan hukum negara atau UU Ormas sehingga adalah rasional dan bermartabat jika penyelesaian masalahnya memerlukan MUNAS BERSAMA SOKSI sehingga dapat kami pertanggungjawabkan berdasarkan AD/ART SOKSI,” tambahnya.
Namun kenyataannya, upaya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional DEPINAS SOKSI Ahmadi Noor Supit beserta Sekjennya, Misbakhun mendorong penerbitan kembali SKT Mendagri atas nama SOKSI itu tidak berhasil, sebagaimana pernyataan informasi Ahmadi Noor Supit pada 11 Maret 2025 lalu yang disertai copy Surat dari Dirjen Polpum Kemendagri.






