Ia mengusulkan, pengurus BPW KKSS Sulteng yang aktif segera menggelar rapat pleno untuk percepatan Muswil KKSS Sulteng.
“Jangan dipertentangkan, tidak perlu membuat KKSS tandingan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepengurusan BPW KKSS bukan hanya ketua umum, tapi ada wakil ketua, bendahara, sekretaris dan pilar-pilar. Mereka dapat mengambil alih roda organisasi untuk menghadap ke BPP KKSS meminta rekomendasi musyawarah luar biasa atau musyawarah wilayah sesui petunjuk BPP KKSS di Jakarta.
“Jadi cukup 5 orang pengurus menghadap ke BPP KKSS di Jakarta meminta rekomendasi atau petunjuk untuk dilakukan muswil secepatnya, agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jamaluddin Nusu yang juga wakil ketua DPRD Sigi Fraksi Gerindra.
Hal senada juga ditegaskan Haji Abbas A. Rahim. Ia mengatakan pengurus dapat melakukan rapat pleno walau tanpa dihadiri ketua BPW KKSS. “Cukup wakil ketua, sekretaris, bendahara atau pengurus inti lainnya,” ujarnya.
Inisiator diskusi Forum KKSS Sulteng Andi Ridwan Bataraguru menjalaskan alasan diskusi konsolidasi ini digelar, tidak lain agar KKSS kembali aktif seperti biasa dengan berbagai program kerjanya. Sebab, sampai saat ini sudah tiga kali perpanjangan masa jabatan ketua KKSS periode 2015-2020 sejak berakhir masa kepengurusannya. Yaitu, tahun 2020, 2021 dan 2022.
