oleh

Mardiana dan Lubis Diperiksa Kejagung Soal  LO Pengadaan TTG

-Daerah, Home-344 Dilihat
Bagikan Artikel

Donggala, Teraskabar.id– Kejaksaan Agung mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oknum jaksa pengacara negara pada asisten perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam kasus terbitnya Legal Opinion (LO) pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (TTG).

Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan ini.

Baca jugaBerkas Perkara Ferdy Lengkap, Mahfud Apresiasi Kerja Keras dan Profesionalitas Polri – Kejagung

Mereka yang diperiksa antara lain, direktur CV MMP, Mardiana, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, DB Lubis, dan Kadis PMD, Muzzakir Ladoali.

Baca jugaPengadaan Alat TTG di Donggala, BPK RI Ungkap Empat Pejabat Ikut Berperan

Usai pemeriksaan, Mardiana kepada media ini mengaku telah memberikan keterangan sesuai dengan ia ketahui tentang terbitnya LO dari Kejati Sulteng yang dibayar sebesar Rp300 juta.

Baca jugaPemeriksaan Kedua Kasus Website, Mardiana Ditanya Soal Fee Proyek

“Tadi yang ditanyakan soal pertemuan di ruangan rumah jabatan pak bupati mengenai uang sebesar Rp300 juta untuk membayar LO itu,” ucap Mardiana, Rabu (23/11/2022).

Mardiana menyebut keterangannya langsung dikonfrontir dengan Asisten III DB Lubis.  Namun dengan nada marah Lubis membantah hal tersebut. Menurut Mardiana, Lubis meminta agar tidak mengaitkan dirinya dengan LO.

Baca jugaMardiana Diperiksa Kasus Website Donggala Hari Ini

“Jangan bawa-bawa saya. Itu uang pembelian kebun,” kata Mardiana menirukan Lubis.

Namun Mardiana bersikukuh bahwa uang Rp300 juta itu untuk membayar LO yang dikeluarkan oleh Kejati Sulteng. Dia menyebut sempat berdebat dengan Lubis di hadapan tim pemeriksaa dari Kejaksaan Agung.

Sebelumnya,

Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2020 dan 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), terungkap empat nama pejabat Kabupaten Donggala yang diduga kuat ikut berperan dalam pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (TTG).

Keempat pejabat tersebut yakni Bupati Donggala, Kasman Lassa, bekas Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala, DB Lubis, Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa (PAPKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jabal Nur, dan mantan Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Labuan, (Almarhum) Hasanuddin.

Baca juga : Puluhan Kades di Donggala Mengaku Dipaksa Anggarkan Alat TTG, Membangkang Ini Akibatnya

Dari informasi yang dihimpun media ini,  bahwa keempat pejabat itu memiliki peran masing-masing. Peran Kasman Lassa yakni mengeluarkan disposisi kepada DB Lubis selaku Plt Inspektur Inspektorat. Disposisi itu diyakini sebagai perintah kepada DB Lubis untuk menekan kepala desa. (teraskabar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *