Palu, Teraskabar.id – Pelaksanaan Sensus Ekonomi Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak dimulai di Indonesia. Di Sulawesi Tengah (Sulteng), pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dipusatkan pelaksanaannya di Lapangan Vatulemo Palu, Ahad (21/6/2026), dihadiri Gubernur Sulteng Anwar Hafid besama Wakilnya, Reny A lamadjido.
Kehadiran Gubernur Sulteng dan wakilnya itu sebagai simbol dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Sulteng terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pencanangan bertepatan dengan car free day tersebut, juga dihadiri langsung Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Nasri, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat.
Momentum pencanangan juga ditandai dengan pemukulan gendang Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol dimulainya dukungan bersama untuk menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya, menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
“Data ini bukan hanya kebutuhan BPS, tetapi kebutuhan kita semua, khususnya pemerintah daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan daerah,” ujar Gubernur.
Pencanangan SE2026 di Sulteng, Seluruh Elemen Masyarakat Diminta Dukungannya
Ia mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk memberikan data secara terbuka, jujur, dan akurat kepada petugas sensus yang bertugas di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa pendataan ekonomi berkaitan dengan perpajakan. Padahal, sensus ekonomi semata-mata bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh.
“Jangan takut dan jangan ragu memberikan informasi. Sensus ekonomi bukan untuk kepentingan pajak. Tujuannya agar pemerintah memiliki data yang akurat sehingga bantuan dan program pembangunan tidak salah sasaran. Jangan sampai yang sudah maju justru mendapatkan bantuan, sementara yang masih membutuhkan tidak terjangkau karena data yang kurang tepat,” tegasnya.
Gubernur juga meminta seluruh bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah masing-masing. Ia berharap seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, dapat meluangkan waktu untuk menerima petugas dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan akan dilakukan terhadap seluruh rumah tangga dan pelaku usaha, baik usaha besar, menengah, kecil maupun mikro, untuk memetakan potensi ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi dan potensi ekonomi nasional. Hasilnya akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Dadang.
Ia memastikan seluruh petugas sensus telah mendapatkan pelatihan dan akan dilengkapi atribut resmi, seperti rompi dan tanda pengenal, sehingga mudah dikenali oleh masyarakat.
Perkenalkan Slogan TIR
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga memperkenalkan slogan TIR sebagai pesan kepada masyarakat saat menerima petugas sensus, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
“Data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah turut memimpin pembacaan Deklarasi Dukungan Sensus Ekonomi 2026 pada Pencanangan SE2026 di Sulteng, yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus guna menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, bermakna, dan berdampak sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. (red)
