Poso, Teraskabar.id – Sejumlah rekanan di Poso diduga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM )subsidi. Para rekanan tersebut merupakan penyedia jasa atau pelaksana proyek fisik yang ada di wilayah Kabupaten Poso dan sekitarnya yang menggunakan solar subsidi.
“Seharusnya mereka (Para Rekanan) menggunakan BBM nonsubsidi seperti yang diatur dalam kontrak mereka,” kata Ketua LSM Aksi Poso, Rariq Samsudin kepada Teraskabar.id, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, yang paling besar dugaan korupsinya berada pada proyek fisik seperti proyek jalan Nasional yang didanai APBN dan proyek dari APBD Provinsi yang nilai kontraknya puluhan hingga ratusan Miliar yang ada di wilayah Kabupaten Poso.
“Selama ini saya memperhatikan jarang sekali ada auditor BPK yang mempermasalahkan hal itu, padahal dari sisi ini banyak sekali negara dirugikan, termasuk hak orang miskin digerogoti. Sama kinerja satgas migas juga dipertanyakan, ” sorotnya.
Rafiq juga mengaku jika, dirinya telah mendapatkan informasi yang akurat sehingga berani mengungkapkan hal ini.
“Saya telah melakukan konfirmasi sebelumnya dengan pihak Fuel Terminal Pertamina di Moengko Poso terkait ada pihak lain pemesan atau pengguna BBM nonsubsidi di Poso. Mereka menjawab setahu mereka hanya PLN Poso yang menggunakan BBM nonsubsidi,” katanya.
Pengakuan dari pihak Fuel Terminal Pertamina di Moengko lanjutnya, bisa ditarik kesimpulan selama ini rekanan dan pengusaha tambang di Poso menggunakan BBM subsidi.
” Sehingga saya mempertanyakan kinerja satgas Migas Poso dan Sulteng, apa hasil kerjanya selama ini,” tegas pegiat anti korupsi itu.
Sehubungan dengan hal tersebut, pihak petinggi Fuel Terminal Poso, Nency Cristy Roring yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, hingga naskah ini masuk dapur redaksi, belum merespon pertanyaan dari media ini.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) BPJN Sulteng, Rolli Ekiato melalui sambungan WhatsApp membenarkan jika harga satuan proyek preservasi jalan Nasional menggunakan BBM non-subsidi.
” Iya benar bang. Setahu saya menggunakan BBM non-subsidi,” tulisnya.
Sejumlah Rekanan di Poso Diduga Gunakan BBM Subsidi, Inspektorat akan Koordinasikan
Sedangkan pihak Inspektorat Poso ketika dimintai keterangannya mengaku akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.
“Nanti saya kordinasikan dengan pihak OPD yang berkontrak. Akan kami kordinasikan dengan Kabag Ekon. Karena selama ini kontrak tidak ditembuskan ke inspektorat. Terima kasih info untuk evaluasi,” tulis Inspektur Sukimin, SH, M.Si., melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/5/2026).
Senada dengan Kepala Dinas Perindagkop Poso, Ridwan Bempa yang juga bagian dari Satgas Migas Poso, belum memberikan penjelasan terkait hasil kerja satgas.
” Maaf saya masih rapat dengan pendamping koperasi,” jawabnya singkat.
Seorang rekanan proyek APBN yang sedang melaksanakan pekerjaannya yang meminta namanya tidak diberitakan mengaku, bahwa benar mereka menggunakan BBM subsidi untuk proyek mereka.
“Oh betul, kami dapatkan solar subsidi di bawah tangan selama ini. Iya kalau gunakan BBM subsidi kan untung,” tutupnya singkat. (deddy)
