Palu, Teraskabar.id – Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyampaikan apresiasi sekaligus harapan besar saat menyambut Kapolda baru Sulteng, Brigjen Pol Nasri Sulaeman, yang resmi menggantikan Irjen Pol Endi Sutendi. Momentum pergantian pimpinan di tubuh Polda Sulawesi Tengah itu, menurut Safri, harus menjadi titik awal penguatan stabilitas keamanan serta penegakan hukum di wilayah industri tambang.
Pergantian Kapolda tersebut merupakan bagian dari mutasi Polri pada Mei 2026. Karena itu, Safri menilai kepemimpinan baru di Polda Sulteng akan menghadapi tantangan besar, terutama di kawasan industri pertambangan yang terus berkembang di Sulawesi Tengah.
Selain itu, ia menyoroti kondisi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara yang kini menjadi pusat industri nikel nasional. Kawasan tersebut, kata Safri, membutuhkan pengawasan ketat dari aparat keamanan agar aktivitas industri berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.
Menurutnya, isu keselamatan kerja di kawasan industri harus menjadi perhatian utama. Apalagi, sejumlah kecelakaan kerja beberapa kali memicu perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
“Sulawesi Tengah saat ini menjadi pusat industri nikel nasional. Karena itu aspek keselamatan kerja dan keamanan industri harus menjadi perhatian serius. Kami berharap Kapolda yang baru dapat memastikan seluruh perusahaan mematuhi standar keselamatan kerja dan regulasi yang berlaku,” ujar Safri dalam rilisnya, Senin (18/5/2026).
Menyambut Kapolda Baru Sulteng, Safri Minta Perkuat Pengawasan Industri dan Penegakan Hukum
Tidak hanya itu, legislator asal daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara ini juga meminta aparat kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga mengabaikan standar keamanan industri. Dengan demikian, potensi kecelakaan kerja dapat ditekan sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Di sisi lain, Safri menyambut Kapolda baru Sulteng dengan sorotan terhadap konflik agraria yang masih sering muncul di kawasan pertambangan dan industri. Persoalan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal, menurut Safri, membutuhkan pendekatan yang lebih humanis serta adil.
Oleh sebab itu, ia berharap Brigjen Pol Nasri Sulaeman mampu menghadirkan kepolisian sebagai mediator yang netral dan mengedepankan dialog dalam penyelesaian konflik.
“Penanganan konflik agraria harus dilakukan secara bijaksana. Polri harus hadir sebagai penengah yang adil, menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Selanjutnya, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng tersebut menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Aktivitas ilegal itu dinilai semakin meresahkan masyarakat karena tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial dan pelanggaran hukum.
Bahkan, Safri menilai praktik pertambangan ilegal berpotensi mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Karena alasan itu, ia meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu.
“Tambang ilegal harus menjadi perhatian serius Kapolda yang baru. Aktivitas seperti ini tidak boleh dibiarkan karena merusak lingkungan, mengganggu ketertiban, dan merugikan negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, momentum menyambut Kapolda baru Sulteng juga menjadi harapan baru untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup. Safri menilai aktivitas industri tidak boleh berjalan dengan mengorbankan keberlanjutan ekosistem di Sulawesi Tengah.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran regulasi lingkungan oleh korporasi. Menurut dia, industrialisasi tetap harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.
“Seringnya muncul dugaan pelanggaran regulasi lingkungan oleh korporasi membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum. Kami berharap Kapolda yang baru dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan agar investasi dan industrialisasi tetap berjalan tanpa merusak ekosistem maupun merugikan masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya menyoroti aspek hukum, Safri juga berharap kepemimpinan baru di Polda Sulteng mampu memperkuat rasa aman masyarakat. Dengan begitu, stabilitas daerah dapat terus terjaga di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah.
Pada akhirnya, Safri berharap, pergantian Kapolda Sulteng tidak sekadar menjadi seremoni pergantian pejabat. Sebaliknya, momentum tersebut diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang lebih tegas, perlindungan lingkungan yang lebih kuat, serta keadilan yang lebih nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Kapolda Baru Diharapkan Hadirkan Stabilitas dan Keadilan
Safri menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah membutuhkan aparat penegak hukum yang mampu menjaga keamanan sekaligus melindungi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pergantian Kapolda Sulteng harus menjadi awal lahirnya pengawasan industri yang lebih kuat, penanganan konflik yang lebih adil, serta penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di daerah. (G)
