Morowali, Teraskabar.id – Rapat Paripurna DPRD Morowali kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Afridin menghadiri agenda tersebut di ruang rapat DPRD Kabupaten Morowali, Senin (22/6/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Morowali Herdianto Marsuki memimpin dan membuka sidang secara resmi. Selain itu, Wakil Ketua I DPRD Ihwan Mohammad Thaiyeb, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, sekretaris OPD, jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali, dan insan pers turut mengikuti jalannya sidang.
Dalam sambutannya, Herdianto menjelaskan bahwa rapat tersebut melanjutkan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Rapat paripurna tersebut merupakan lanjutan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang masih berada pada tahapan pembicaraan tingkat pertama,” kata Herdianto.
Rapat Paripurna DPRD Morowali: DPRD Tetapkan Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan
Selain membahas agenda utama, Rapat Paripurna DPRD Morowali juga menetapkan perubahan komposisi alat kelengkapan DPRD berdasarkan usulan Fraksi Partai Golkar.
Perubahan itu meliputi pengisian keanggotaan Badan Anggaran dan perpindahan anggota dari Komisi II ke Komisi III. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi kelembagaan DPRD dalam menjalankan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Morowali Afridin mewakili Bupati Morowali dalam menyampaikan pendapat pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Afridin memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan dan rekomendasi yang mereka sampaikan selama pembahasan berlangsung.
“Mewakili Bupati Morowali, Plh. Sekretaris Daerah Afridin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum, masukan, dan rekomendasi yang telah disampaikan terhadap Ranperda tersebut.”
Pemda Perkuat Sinergi dengan DPRD
Menurut Afridin, berbagai masukan dari DPRD memiliki peran penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Karena itu, Rapat Paripurna DPRD Morowali menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjadikan seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Afridin.
Pada akhir sidang, peserta rapat menandatangani berita acara sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda sebelum masuk ke agenda berikutnya.
Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD Morowali tidak hanya menjadi forum penyampaian pendapat pemerintah daerah, tetapi juga menjadi ruang bersama bagi eksekutif dan legislatif untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (G).
