Palu, Teraskabar.id– Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri dorong pemerintah akuisisi GNI di Morowali Utara. Ia menilai langkah cepat pemerintah pusat sangat mendesak, terutama untuk menyelamatkan ribuan pekerja yang terdampak serta menjaga stabilitas industri strategis nasional.
Safri secara tegas meminta pemerintah melalui BPI Danantara dan BUMN sektor pertambangan segera mengambil langkah konkret. Ia menilai akuisisi terhadap PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) menjadi opsi strategis yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, ia kembali menekankan pentingnya dorong pemerintah akuisisi GNI sebagai bentuk kehadiran negara dalam situasi krisis.
Selain itu, ia menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan korporasi biasa. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai momentum penting bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan nasional.
“Ini momentum negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton saat krisis industri strategis terjadi. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” ujar Safri, Kamis (9/4/2026).
Dorong Pemerintah Akuisisi GNI: Perlindungan Buruh Harus Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Safri menekankan bahwa langkah penyelamatan harus berorientasi pada perlindungan tenaga kerja. Ia menilai pemerintah wajib memastikan hak-hak buruh tetap terpenuhi, meskipun perusahaan mengalami tekanan finansial.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa krisis industri tidak boleh menjadikan buruh sebagai korban utama. Karena itu, ia kembali menguatkan narasi dorong pemerintah akuisisi GNI sebagai solusi yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga masa depan pekerja.
“Negara harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka tidak digadaikan,” tegasnya.
Kemudian, Safri menyoroti persoalan yang lebih luas. Ia menilai isu kolapsnya GNI menjadi alarm keras atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing, khususnya di sektor nikel. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Ia juga mengaitkan hal ini dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan sumber daya alam. Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, bukan sekadar pernyataan politik.
“Kalau pemerintah serius bicara kedaulatan, maka ini saatnya dibuktikan,” ujarnya.
Evaluasi Kepemilikan Industri Nikel
Selanjutnya, Safri mendorong peningkatan porsi kepemilikan dalam negeri melalui BUMN maupun pengusaha nasional. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mengurangi dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.
Ia juga mengutip pandangan Jusuf Kalla yang sebelumnya menyoroti dominasi asing dalam industri nikel nasional. Menurut Safri, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi melemahkan posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.
“Sebagian besar justru dikuasai asing, bahkan disebut hingga 90 persen dikelola pengusaha dari China. Ini harus segera dikoreksi,” katanya.
Akhirnya, Safri menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek bisnis semata. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai pertaruhan besar bagi kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia kembali menutup pernyataannya dengan penegasan dorong pemerintah akuisisi GNI sebagai langkah strategis.
Ia mengingatkan bahwa kegagalan pemerintah dalam mengambil keputusan cepat akan berdampak luas, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi citra dan kemandirian ekonomi Indonesia.
“Ini soal harga diri bangsa. Negara harus merebut kembali kontrol atas sumber daya alam yang selama ini didominasi kepentingan asing,” pungkasnya. (G)
