Palu, Teraskabar.id – Bencana banjir melanda Kabupaten Morowali Utara (Morut) sejak Senin (24/3/2025) hingga saat ini, Senin (7/4/2025). Praktis, sudah 14 hari daerah penghasil tambang itu telah digenangi banjir.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menetapkan Status tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak tanggal 27 Maret 2025 – 10 april 2025.
Sejak bencana banjir menerjang daerah itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial telah menerjunkan tim evakuasi dan sejumlah bantuan.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid ketika menerima laporan pada tanggal 27 Maret 2025, bahwa banjir di Morowali Utara ditetapkan sebagai status tanggap darurat oleh Pemkab setempat, saat itu segera menginstruksikan kepada Kepala BPBD Dr.Ir.Akris Fattah Yunus, MM dan Kepala Dinas Sosial Sulteng Dra. Sitti Hasbia N Zaenong, M.Si., untuk melakukan langkah cepat terhadap penanganan darurat bencana.
Kedua instansi tersebut juga diinstruksikan untuk melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morut dan pemantauan secara intensif terkait kebutuhan logistik dan peralatan masyarakat terdampak dan memastikan di tempat pengungsi terpenuhi kebutuhan mereka.
“Kami telah mendapat perintah langsung dari bapak Gubernur Anwar Hafid untuk melakukan langkah-langkah penanganan secara cepat, khususnya memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi,” kata Akris Fattah.
Ia merinci langkah-langlah yang telah diambil di antaranya, mengevakuasi warga terdampak banjir dan menyalurkan logistik kebutuhan masyarakat.
Akris mengatakan ada beberapan lokasi terdampak bencana banjir yakni 4 Kecamatan dan 9 desa yakni :
Kecamatan Petasia Timur, yaitu Desa Bunta dengan jumlah warga terdampak 743 kepala keluarga (KK) atau 2.827 Jiwa, pengungsi 96 KK atau 194 Jiwa, rumah warga terendam 351 unit dan 4 rumah ibadah.
Di Desa Peboa, warga terdampak 21 KK atau 84 Jiwa, pengungsi 11 KK atau 44 Jiwa, serta 17 rumah warga terendam.
Di Desa Mahoni, sebanyak 300 KK atau 84 jiwa warga terdampak, 250 rumah terendam, serta satu unit Pustu juga terendam.
Selanjutnya, di Kecamatan Petasia Barat yakni di Desa Onepute, warga terdampak sebanyak 209 KK atau 695 Jiwa dan 8 unit rumah terendam.
Di Desa Sampalowo, sebanyak 86 KK atau 286 Jiwa terdampak, 80 unit rumah terendam serta ruas jalan sepanjang 15 meter ikut terendam.
Di Desa Ulula’a jumlah warga terdampak sebanyak 160 KK atau 490 jiwa. Namun begitu tak ada yang mengungsi. Begitupun rumak tidak ada yang terdampak. Namun terdapat 1 unit rumah ibadah terendam.
Di desa Togo Mulyo terdapat 281 KK atau 940 jiwa terdampak dan 1 unit fasilitas pendidikan yakni SMA 1 Atap terendam banjir.
Kemudian, di Kecamatan Lembo Raya, Desa Lembobelala sebanyak 90 KK atau 270 Jiwa terdampak, 8 unit rumah terendam, dan 1 unit Jembatan Gantung Dusun 2 rubuh.
Di Kecamatan Lembo desa terdampak adalah Desa Korompeli namun tak ada warganya mengungsi, tapi 1 unit jembatan gantung rubuh.
“Dari 9 desa tersebut, sejak tanggal 27 Maret 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan langkah-langkah penanganan kepada masyarakat terdampak mulai dari evakuasi warga ke tempat pengungsi dan pemberian batuan berupa peralatan tidur dan bahan makanan,” terang Akris.
Menurut Akris, Gubernur Anwar Hafid pada Ahad (6/4/2025), kembali menginstruksikan kepada Kepala BPBD Sulteng dan Kepala Dinas Sosial Sulteng untuk melakukan koordinasi terkait bagaimana pemenuhan kebutuhan warga terdampak dan warga yang masih berada di tempat pengungsian.
Dan berdasarkan hasil koordinasi pada Senin 7 April 2025 dengan Kepala BPBD Morut dan Kadis Sosial Morut terhadap penanganan bencana banjir diperoleh hasil sebagai berikut :
Diperlukan tambahan perahu evakuasi. Kepala BPBD Sulteng Akris langsung menindaklanjutinya pada hari itu juga dengan mengirimkan 2 unit perahu fiber berserta tambahan personel TRC.
Kemudian terkait keperluan tambahan logistik, Kadis Sosial Sulteng juga sudah menindaklanjutinya pada Senin (7/4/2025) dengan mengrimkan logistik.
Hasil kordinasi dengan Pemkab Morut, juga diperlukan tambahan mobil tangki air. Sehingga, Kepala BPBD Sulteng pada hari itu juga telah menindaklanjutinya dengan mengirim 1 unit mobil tangki air untuk melayani kebutuhan air bersih ke lokasi titik pengungsian yakni; untuk lokasi pengungsian di Bunta tepatnya di Balai Desa Bunta, Balai Dusun 5 Trans, dan rumah warga. Dan Tompira di Balai Desa Tompira.
“Berdasarkan informasi terkait masa tanggap darurat akan berakhir tanggal 10 April 2025, sebagaimana penyampaian dari Kepala BPBD Kabupaten Morowali Utara akan dilakukan evaluasi terhadap penanganan tanggap darurat, sehingga dapat mengambil langkah-langkah, apakah diperlukan perpanjangan masa tanggap darurat atau tidak?,” ujar Akris. (red/teraskabar)