Morowali, Teraskabar.id– Kenaikan harga LPG non subsidi mulai terasa di daerah, termasuk di Morowali. Selain itu, lonjakan harga ini terjadi seiring tekanan ekonomi global yang terus meningkat. Oleh karena itu, berbagai pihak mulai mendorong langkah antisipatif agar dampaknya tidak meluas ke sektor lain.
Situasi ekonomi dan politik global yang memanas mendorong kenaikan harga energi di tingkat nasional. Akibatnya, masyarakat di daerah ikut merasakan dampaknya secara langsung. Bahkan, harga gas elpiji ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
Harga Eceran Naik Signifikan
Berdasarkan informasi yang diperoleh, harga eceran gas elpiji 5,5 kilogram di Morowali naik dari Rp130.000 menjadi Rp170.000. Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada ukuran 12 kilogram. Kondisi ini memperlihatkan bahwa distribusi energi tidak lepas dari dinamika global yang terus berubah.
Seorang pemilik pangkalan gas elpiji di Kota Bungku mengonfirmasi kenaikan tersebut. Ia menjelaskan bahwa harga dari distributor meningkat cukup tajam. Sebelumnya, ia membeli gas 5,5 kilogram seharga Rp110.000, namun kini naik menjadi Rp150.000. Dengan demikian, ia menyesuaikan harga jual ke konsumen agar tetap menutupi biaya operasional.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa harga gas 12 kilogram naik dari Rp220.000 menjadi Rp270.000 di tingkat distributor. Oleh sebab itu, harga eceran ikut terdorong naik. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kenaikan harga LPG non subsidi tidak bisa dihindari dalam situasi saat ini.
Ahmad Hakim Soroti Dampak Global
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Morowali, Ahmad Hakim, menilai bahwa kenaikan ini sudah dapat diprediksi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa konflik dan ketegangan di kawasan Timur Tengah memberikan dampak langsung terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
“Ini semua sudah diprediksi sebelumnya. Situasi di Timur Tengah pasti berdampak terhadap ekonomi kita, dan sekarang mulai terasa hingga ke daerah,” ujar politisi yang akrab disapa Om Hakim.
Namun demikian, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton. Sebaliknya, ia mendorong pemerintah untuk segera merumuskan langkah strategis jangka panjang. Dengan begitu, pemerintah dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga.
“Pemda Morowali harus menyiapkan langkah antisipasi yang konkret dan berjangka panjang. Kita tidak bisa hanya diam melihat kondisi ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Om Hakim mengingatkan bahwa dampak harga LPG non subsidi tidak berhenti pada satu sektor saja. Sebaliknya, kenaikan ini berpotensi merembet ke berbagai kebutuhan pokok lainnya. Bahkan, ia memperkirakan harga sembako juga akan ikut naik apabila kondisi ini terus berlanjut.
“Iya, meski yang naik itu gas non subsidi, dampaknya pasti akan merembet ke gas bersubsidi dan kebutuhan lain,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti potensi peralihan konsumsi dari gas non subsidi ke gas bersubsidi. Jika hal ini terjadi, maka permintaan gas bersubsidi akan meningkat tajam. Akibatnya, kelangkaan bisa terjadi karena kuota yang tersedia terbatas.
Perlu Langkah Antisipasi Jangka Panjang Kenaikan Harga LPG Non Subsidi
Oleh karena itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Morowali tersebut menilai pemerintah harus mengambil langkah konkret. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memastikan distribusi tetap berjalan lancar. Dengan demikian, stabilitas ekonomi daerah dapat tetap terjaga di tengah tekanan global.
Sebagai penutup, Ahmad Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah harus membangun sistem perlindungan ekonomi yang kuat. Ia menilai langkah tersebut penting agar dampak kenaikan harga LPG non subsidi tidak meluas dan mengganggu pembangunan daerah ke depan.
“Kenaikan ini bisa memicu kenaikan harga sembako. Karena itu, Pemda harus menyusun strategi menyeluruh untuk melindungi ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (G)
