Oleh Yogi Syahputra Alidrus (Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia)
SALAH SATU tugas seorang manusia hidup didunia memiliki sifat yang tidak terlepas dari manusia itu sendiri yakni hidup secara bersama-sama. Manusia adalah subyek berkehendak yang selalu menutut bahwa setiap kelompok harus secara bersama-sama mewujudkan tujuan yang dicapai.
Tujuan yang dimaksud berupaya untuk menyongsong nilai-nilai kesejahteraan kolektif meliputi kebersamaan, kepeduliaan, kebermanfaatan antar sesama, dan sikap tolong menolong. Dengan kehidupan yang kompleks manusia dengan kelengkapan suku, ras dan budaya berupa terjemahan-terjemahan makna dinamis di setiap lingkungan, yang mana hal tersebut memiliki makna-makna religiusitas dalam kehidupanya. Perbedaan yang begitu kompleks tersebut manusia dengan manusia lain selalu terintegrasi menjadi satu keutuhan yang dijadikan hal ini sebagai momentum terbaik dalam sejarah manusia.
Momentum tersebut dinamakan Idulfitri. Secara konseptual Idulfitri tidak hanya dimaknai sebagai fenomena ritual keagamaan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme kultural untuk mentransmisikan nilai-nilai normatif seperti solidaritas (ukhuwah), keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama.
Di momentum istimewa ini ada cita-cita besar yang selalu diiming-imingkan bahwa Kesejahteraan harus tetap berada pada setiap insan yang hidup di tatanan lingkungan yaitu Negara terhadap warganya. Hal ini bisa kita lihat seperti kondisi demokrasi kita hari ini bahwa secara konseptual adanya satu keseimbangan antara teori dan realitasnya.
Demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Namun, dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu berjalan ideal. Banyak negara mengalami ketimpangan dalam pelaksanaannya baik karena dominasi elite, lemahnya etika politik, maupun rendahnya kualitas rasionalitas publik.
Contoh isu sekarang seperti penyiraman air keras terhadap aktivis kontraS Andri Yunus, Kasus Wasior dan Wamena di Papua, Tragedi Kanjuruhan, Pengekangan para aktivis yang bersuara dan ditahan serta konflik agraria masih menjadi tugas negara yang masih belum diselesaikan sampai sekarang.
Pitagurasi Demokrasi tersebut menjadi tamparan keras bahwa negara harus menyelesaikan kasus-kasus tersebut sesuai prinsip Pitagurasi Demokrasi, yang hal ini jika tidak maka akan menghambat pada cita-cita Indonesia emas.
Berbagai program pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Kesejahteraan Pendidikan, Kesehatan, Pemerataan Ekonomi dan Peningkatan SDM. Hal ini harus tetap selalu dievaluasi dalam setiap lini karena seluruhnya adalah program cita-cita mulai yang disebut Indonesia emas.
Konseptualisasi Idulfitri dalam Membentuk Integritas Individu
Dalam kaitannya dengan Indonesia Emas, integrasi antara nilai Idulfitri dan Pitagurasi Demokrasi menjadi sangat relevan. Pertama, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan moral dan spiritual. Idulfitri berperan dalam membentuk integritas individu, sementara Pitagurasi Demokrasi menuntut kemampuan berpikir rasional dan kritis. Kombinasi keduanya akan menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana.
Kedua, dalam aspek keadilan sosial, nilai zakat dan solidaritas dalam Idulfitri dapat memperkuat prinsip keadilan distributif dalam demokrasi. Sementara itu, pendekatan rasional dalam Pitagurasi Demokrasi membantu memastikan bahwa kebijakan publik dirancang secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih merata.
Ketiga, dalam menjaga stabilitas nasional, nilai rekonsiliasi dalam Idulfitri menjadi penting untuk meredam konflik sosial dan politik. Di sisi lain, Pitagurasi Demokrasi mendorong dialog yang sehat dan berbasis argumen, sehingga perbedaan pendapat dapat dikelola secara konstruktif. Hal ini sangat penting dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia.
Keempat, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, nilai kejujuran dan amanah dari Idulfitri harus berjalan seiring dengan sistem demokrasi yang rasional dan transparan. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga aktor-aktor yang berintegritas.
Dengan demikian, konseptualisasi Idulfitri dan Pitagurasi Demokrasi memberikan landasan etis dan rasional bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Idulfitri menekankan dimensi spiritual dan moral, sementara Pitagurasi Demokrasi menekankan dimensi rasional dan struktural. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk masyarakat yang berkarakter, kritis, dan berkeadaban.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas manusia Indonesia itu sendiri. Integrasi antara nilai spiritual dari Idulfitri dan keseimbangan rasional dalam Pitagurasi Demokrasi akan menghasilkan peradaban yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga luhur secara moral.
Dengan demikian, Indonesia di masa depan diharapkan menjadi negara yang tidak hanya kuat dan makmur, tetapi juga adil, bijaksana, dan berkeadaban tinggi. (Ahaf)
