Palu, Teraskabar.id – Morowali Utara merupakan kabupaten terendah kinerja serapan anggaran APBD 2023 berdasarkan laporan tim Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng. Total serapan anggaran hingga periode Oktober 2023 baru mencapai 53,31 persen.
“Padahal tersisa sebulan lagi tahun anggaran 2023,” kata Sekdaprov Sulteng, Dra. Novalina, M.M saat memimpin Rakor Pelaporan dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten Kota se-Provinsi Sulteng di ruang Polibu, Senin (20/11/2023).
Baca juga: Investasi Tinggi di Sulteng, Serapan Tenaga Kerja Rendah
Di atas Morowali Utara kata Novalina, adalah Kabupaten Poso dengan realisasi serapan anggaran mencapai 60,30 persen, kemudian Kota Palu mencapai 60,43 persen.
Secara umum lanjutnya, total serapan APBD untuk 12 kabupaten dan 1 kota di Sulteng hingga Oktober 2023 belum mencapai 70% atau hanya 63,11%.
Walau di satu sisi menurut Novalina, laporan tim Biro Administrasi Pembangunan menyebutkan bahwa total serapan kabupaten kota periode Oktober 2023 meningkat sebesar 1,19 persen dibandingkan dengan total serapan pada periode yang sama tahun 2022.
Namun capaian 63,11 persen ini dianggap belum maksimal, bahkan hanya dua kabupaten dengan kinerja serapan APBD di atas 70 persen yakni, Kabupaten Tolitoli sebesar 70,28 persen dan Banggai Laut 70,16 persen.
Baca juga: Pungli Masih Sering Terjadi di Pemkot
Sementara Kota Palu, Kabupaten Poso dan Morowali Utara menempati 3 terbawah dengan kinerja serapan masing-masing jauh di bawah 70 persen.
“Angka ini bukan hasil yang menggembirakan apalagi hanya dua kabupaten yang menyentuh 70 persen,” kata Sekprov Novalina memberi arahan ke para kabag pembangunan kabupaten kota yang hadir.
Setelah dilakukan review, penyebab belum maksimalnya serapan APBD kabupaten kota di antaranya, karena banyak anggaran dari OPD dengan anggaran besar. Misalnya, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan dinas PU yang mengendap.
Baca juga: Juli 2022, Mutasi Besar-besaran
Hal ini merupakan imbas dari belum tersedianya juknis kementerian/lembaga sehingga dana-dana pusat yang tercantol dalam APBD kabupaten kota belum bisa dieksekusi.
Olehnya, Sekprov meminta tiap kabupaten kota melalui bagian pembangunan untuk terus mendorong perangkat daerah agar mempercepat realisasi anggaran di sisa kalender tahun 2023.
“Tolong koordinasi lebih intens lagi dengan perangkat daerah dan pastikan di sisa waktu satu setengah bulan betul-betul terserap maksimal,” imbuhnya. (Biro Adpim Setdaprov)
