Palu, Teraskabar.id – Pemerinah Kota (Pemkot) Palu mengagendakan rapat rutin setiap tanggal 10 bulan berjalan untuk memantau progres penanganan kemiskinan dan stunting di Kota Palu.
Langkah tersebut sebagai penguatan kordinasi untuk memantau secara berkesinambungan progress penanganan angka kemiskinan dan stunting di Kota Palu.
“Meskipun angka kemiskinan di Kota Palu pada tahun 2025 berada di angka 5,26 persen, yang merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Tengah tapi kita (Pemkot Palu) tetap berkomitmen untuk terus menurunkan angka tersebut secara signifikan pada tahun 2026,” kata Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhdin, saat memimpin rapat kerja penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencegahan serta penurunan stunting tahun 2026 di ruang auditorium Setda Kota Palu, Selasa (14/4/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Kota Palu, Ahamd Rijal Amra, serta diikuti oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan puskesmas, camat, dan lurah se-Kota Palu.
Wakil Wali Kota Imelda menegaskan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi, mengingat keduanya memiliki keterkaitan yang erat.
Menurutnya,, upaya penanganan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak secara berkelanjutan agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan tepat sasaran.
Selain itu, Imelda juga memberi perhatian terhadap pentingnya keakuratan data sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah lingkup Pemkot Palu memastikan data keluarga berisiko stunting benar-benar valid dan terbarukan.
“Data yang akurat akan menentukan keberhasilan program. Karena itu, kita harus pastikan semua data yang digunakan benar-benar valid,” tegas Imelda.
Pemkot Palu Rapat Rutin
Wakil Wali Kota Palu Imelda mengingatkan agar rapat kerja ini tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.
Imelda berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai target penurunan stunting dan kemiskinan di Kota Palu.
Sebagaimana diketahui, indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didasarkan pada tingkat pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, Kementerian Sosial menggunakan pendekatan multidimensi melalui 37 variabel, seperti akses air bersih, listrik, sanitasi, serta kondisi tempat tinggal.
Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kota Palu optimistis upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Kota Palu, Ahamd Rijal Amra, serta diikuti oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan puskesmas, camat, dan lurah se-Kota Palu. (red)
