Poso, Teraskabar.id– Rapat koordinasi (Rakor) anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Poso dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Poso , Sulawesi Tengah, yang digelar pada Selasa (24/2/2026), di ruang Banggar berakhir ricuh.
Menurut keterangan dari sejumlah anggota Banggar mengatakan jika hal tersebut berawal dari adanya seorang anggota Banggar asal fraksi PDIP yang mempertanyakan selisih anggaran pada APBD tahun anggaran 2026 kepada ketua TAPD yang hadir saat itu.
Namun pertanyaan tersebut langsung diinterupsi oleh politikus Partai Demokrat yang mengatakan jika pertanyan tersebut sudah keluar dari tujuan Rakor sehingga terjadilah berdebatan alot. Situasi tersebut menyebabkan ketua TAPD yang juga Sekda Poso langsung beraksi walkout atau tinggalkan ruang rapat dan kembali ke kantornya. Akibatnya, Rakor anggaran di Banggar ikut bubar.
Selisih Anggaran, Rakor Anggaran di Banggar Ricuh
Sehubungan dengan langkah TAPD meninggalkan ruang rapat mendapatkan tanggapan serius dari beberapa anggota Banggar di antaranya Wakil Ketua DPRD Poso asal Partai Nasdem, Hj. Masdina, SE. Politisi Partai Nasdem ini sangat menyayangkan aksi keluar ruangan yang dilakukan oleh ketua dan anggota TAPD.
“Ini kegiatan masih berlangsung dibuka secara resmi oleh ketua DPRD Poso, etisnya ditutup secara resmi pula, baru tinggalkan ruangan. Kami sebagai pemilik hak budgeting serta pengawasan. Dengan tidak berlanjutnya Rakor anggaran tadi, maka sesuai dengan kesepakatan pimpinan dewan, jika tidak ditemukan kesesuaian pada rakor hari ini, maka solusinya harus RDP agar 30 Anleg Poso mengetahui apa persoalan yang terjadi dengan anggaran tahun 2026 ini,” kata Hj. Masdina kepada Teraskabar.id, malam ini, Selasa (24/2/2026).
Sikap kesal juga terlontar dari beberapa anggota Banggar lain yang sangat kecewa dengan aksi TAPD Poso tersebut.
“Kami sangat marah serta merasa tidak dihormati oleh pihak TAPD, Rakor ini adalah berawal dari surat permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilayangkan oleh 4 fraksi, Nasdem, PAN, PDIP dan Gerindra terkait dengan adanya selisih angka puluhan miliar rupiah yang muncul setelah penetapan APBD Poso dalam APBD tahun 2026, yang tidak pernah dibahas di Banggar,” sebutnya yang minta namanya jangan diberitakan.
Sementara pihak ketua TAPD hingga berita ini tayang belum memberikan klarifikasi sehubungan dengan aksi walkout tersebut. (deddy/teraskabar)
