Palu, Teraskabar.id– Wapres mengungkapkan, per Desember 2021 jumlah penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia yang sudah diresmikan mencapai kurang lebih 50 MPP di berbagai Kabupaten dan Kota. Ke depan harus terus bertambah.
“Strategi penerapan MPP hendaknya tidak hanya mengandalkan pelayanan langsung terintegrasi satu pintu. Namun, bisa juga dilakukan melalui pelayanan terintegrasi secara mandiri on line (aplikasi digital) dan pelayanan bergerak. Dengan demikian bisa tercipta pelayanan yang makin mudah, cepat, murah dan skala jangkauannya lebih luas,” kata Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, didampingi Gubernur Sulawesi Tengah , H. Rusdy Mastura, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki , ketika memimpin Rapat Sosialisai Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM, di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Sulteng, Jumat (7/1/2022).
Terkait hal ini, Wapres mengajak kabupaten/kota di Sulteng untuk mengambil model MPP di Kota Banyuwangi, Jawa Timur.
“Yang bagus Kabupaten Banyuwangi, memberikan pelayanan terpadu. Urusan tanah, usaha, bahkan urus paspor di situ, izin-izin semua di situ. Jadi dengan adanya pelayanan seperti itu kita harapkan akan meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus kepuasan institusi,” ucap Wapres.
Selain MPP, topik yang dibahas dalam rapat adalah pemberdayaan UMKM. Menurut Wapres, sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.
“Jadi 2024 itu kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara menyeluruh diturunkan melalui upaya pemberdayaan,” ujar Wapres.
Wapres mengungkapkan penurunan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten di 7 provinsi tahun 2021. Sementara 2022, akan dilakukan di 200 kabupaten di 25 provinsi.
Fokus lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penanggulangan Covid-19.
“Kesehatan menjadi fokus utama. Tidak mungkin kita memulihkan ekonomi tetapi kesehatan tidak baik,” tegasnya.
Wapres pun mengimbau agar protokol kesehatan dan program vaksinasi terus dilakukan. Selain itu aplikasi Peduli Lindungi agar diterapkan di berbagai tempat. (SK-BPMI, Setwapres/teraskabar)