Palu, Teraskabar.id – Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat membatalkan status Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027.
Keputusan tersebut membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) bereaksi dan menyatakan kekecewaannya atas keputusan KORMI Pusat tersebut karena dianggap sangat merugikan Provinsi Sulteng yang telah melakukan berbagai persiapan sejak provinsi ini resmi ditetapkan sebagai tuan rumah pada acara penutupan FORNAS VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, sejak awal berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan FORNAS 2027. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai tahapan persiapan, mulai dari penyusunan konsep penyelenggaraan, pemilihan maskot resmi, hingga penataan dan desain terbaru kawasan Hutan Kota yang diproyeksikan menjadi pusat pelaksanaan FORNAS 2027. Bahkan, sejumlah pekerjaan persiapan telah mulai berjalan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah.
Namun, di tengah proses persiapan tersebut, KORMI Pusat mendadak memutuskan membatalkan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah. Pemprov Sulteng menilai keputusan tersebut diambil tanpa melalui koordinasi yang memadai dengan pemerintah daerah.
Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa surat yang menjadi dasar keputusan KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah dan disampaikan tanpa sepengetahuan maupun koordinasi dengan dirinya sebagai kepala daerah.
“Surat yang dijadikan dasar oleh KORMI Pusat berasal dari KORMI Sulawesi Tengah, tetapi tidak pernah dikoordinasikan maupun disampaikan kepada saya sebagai kepala daerah. Karena itu, kami menilai keputusan pembatalan ini diambil secara sepihak dan tidak melalui mekanisme komunikasi yang semestinya.” tegas Anwar Hafid.
Ia juga menyayangkan langkah KORMI Sulawesi Tengah yang dinilai tidak pernah berkoordinasi terkait pembatalan tersebut, padahal selama ini KORMI Pusat, KORMI Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Provinsi secara intensif menggelar berbagai pertemuan membahas kesiapan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah FORNAS 2027.
Menurut Gubernur Anwar Hafid, persoalan kesiapan penyelenggaraan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sejak awal pengajuan Sulawesi Tengah sebagai calon tuan rumah, pemerintah telah menyatakan kesanggupan memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami mengajukan diri sebagai tuan rumah, kami sudah menyatakan siap dan seluruh proses persiapan berjalan. Jadi, dasar apa yang digunakan hingga Sulawesi Tengah dinilai tidak siap? Seharusnya hal itu dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan diputuskan secara sepihak.” ujar Anwar Hafid.
KORMI Pusat Membatalkan Sulteng
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai keputusan KORMI Pusat membatalkan status tuan rumah, berdampak terhadap berbagai persiapan yang telah dilakukan daerah ini, mulai dari perencanaan kegiatan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga kesiapan sumber daya yang telah disusun untuk menyukseskan FORNAS 2027.
Pemprov Sulteng juga mempertanyakan alasan yang mendasari pembatalan tersebut. Menurut pemerintah daerah, hingga keputusan itu diambil, tidak pernah ada komunikasi resmi maupun evaluasi bersama yang menjelaskan indikator ketidaksiapan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah.
Gubernur menegaskan, keputusan strategis yang menyangkut nama baik daerah dan persiapan yang telah dilakukan semestinya ditempuh melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi bersama, bukan melalui keputusan yang dinilai diambil secara sepihak.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada daerah dalam mendukung penyelenggaraan event nasional.
Sebelumnya, Provinsi Sulawesi Tengah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah FORNAS IX tahun 2027.
Penegasan ini ditandai dengan penyerahan bendera pataka KORMI oleh Ketua Umum KORMI Nasional, Adil Hakim, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dalam sebuah prosesi di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat malam (1/8/2025).
Penyerahan pataka tersebut menjadi momen penting yang menandai dimulainya estafet tanggung jawab Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah pesta olahraga masyarakat terbesar di Indonesia 2 tahun mendatang.
“Ini bukan hanya seremoni. Ini amanah besar untuk mengolahragakan masyarakat dan membuat Indonesia bahagia,” ujar Gubernur Dr.Anwar Hafid usai menerima pataka.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KORMI Nasional atas kepercayaan yang diberikan, dan menyebut kepercayaan ini sebagai sebuah “rezeki dari Allah SWT” bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kami siap menjadi tuan rumah terbaik. Kami ini BERANI dan petarung. Kami akan buktikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden bahwa Sulawesi Tengah bisa menjadi tuan rumah FORNAS terbaik sepanjang sejarah,”tegasnya.
Lebih dari sekadar menjadi tuan rumah, Ia juga menegaskan bahwa Sulteng juga membidik gelar juara umum pada FORNAS 2027.
“Kami siap mengibarkan panji-panji KORMI di Sulawesi Tengah. KORMI akan berjaya, gemilang, dan dicintai masyarakat Indonesia,”pungkasnya.
Ketua Umum KORMI Nasional Adil Hakim dalam sambutannya mengatakan bahwa seluruh Inorga (Induk Organisasi Olahraga) yang bernaung di bawah KORMI merupakan bagian dari masyarakat yang tumbuh secara mandiri. Ia menyebut bahwa Sulawesi Tengah memiliki semua potensi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan event nasional.
“Saya yakin, budaya, alam, dan masyarakat Sulawesi Tengah sudah sangat siap. Kita punya dua tahun untuk mempersiapkan semuanya secara matang,” katanya.
Sekretaris Jenderal KORMI Nasional, Kemalsyah Nasution, menambahkan bahwa penyerahan pataka merupakan bagian dari rangkaian resmi penutupan FORNAS VIII NTB tahun 2025. Penyerahan ini telah disepakati bersama antara Setwapres, Kemenpora, dan jajaran KORMI Nasional sejak gladi resik.
Ia juga menjelaskan bahwa penunjukan tuan rumah FORNAS IX dilakukan melalui proses open bidding sejak 1 Juli 2025, dan Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan hasil mekanisme resmi KORMI Nasional. (red)
