Palu, Teraskabar.id – Badan Pusat Statistik (BPS) memberi catatan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengenai dampak harga beras yang terkendali.
“Jadi kalau beras ini tidak dikendalikan pengaruhnya luar biasa terhadap garis kemiskinan atau naik turunnya jumlah orang miskin baik di negara atau di provinsi kabupaten kota,” kata Ketua Tim Statistik Sosial BPS Sulteng Jefrie Wahido pada press releas Hasil Suspenas 2022, Senin (30/1/2023).
Ia mengakui, beras sebagai komoditi yang banyak dikonsumsi penduduk miskin terjadi kenaikan harga di pasar eceran. Kenaikan harga tersebut juga berpengaruh pada kenaikan Garis Kemiskinan di Sulawesi Tengah sebesar 5,08 persen, yaitu dari 530.251 di bulan Maret 2022 menjadi 557.183 di bulan September 2022.
Baca juga : Rokok Penyebab Kenaikan Angka Penduduk Miskin di Sulteng
Memang kenaikan harga beras sebesar 1,24 persen. Akan tetapi penduduk miskin yang mengkonsumsi komoditi ini sahre-nya sangat tinggi dan memberi andil signifikan terhadap Garis Kemiskinan.
Berdasarkan catatan BPS, beras memberi andil terhadap kenaikan Garis Kemiskinan, masing-masing 21,22 persen untuk masyarakat di perkotaan dan 23,31 persen untuk penduduk di wilayah pedesaan. Disusul rokok kretek masing-masing 13,05 persen untuk wilayah perkotaan dan 15,47 persen untuk wilayah pedesaan.
“Itu dari makanan, memang kelihatan sedikit beras 1,4 persen, tapi dari basket atau komoditas orang miskin yang makan itu beras paling tinggi sharenya,” ujarnya.
Baca juga : Kemiskinan Meningkat di 30 Provinsi, Sulteng Menurun
Selanjutnya, untuk yang non makanan, selain kenaikan harga BBM, kenaikan kontrak rumah juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan Garis Kemiskinan di Sulteng.
“Kita lihat di sini mungkin yang punya rumah tapi biayanya begitu luar biasa gitu. Jadi pengaruh terhadap garis kemiskinan itu tinggi untuk perumahan,” ujarnya.
“Walaupun (perumahan) mengalami penurunan dari Maret ke September 2022 tapi share-nya paling besar,” tambahnya.
Kemudian kenaikan LPG gas 3 kg memberi andil 1,58 persen. Selanjutnya, komoditi non makanan yang berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan adalah listrik, bensin, pendidikan, perlengkapan, dan sebagainya.
Sebelumnya, BPS melaporkan kemiskinan di Indonesia secara nasional bertambah dari 9,54 persen menjadi 9,57 persen. Terjadi kenaikan 0,03 persen poin. Hanya delapan delapan provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari total 38 provinsi di Indonesia, salah satu di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Sulteng Ir Jefrie Wahido M.Si mengatakan, meski terjadi fenomena ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan inflasi, serta fenomena sosial berupa pemulihan pascapandemi secara nasional, namun Provinsi Sulteng berhasil menekan tingkat kemiskinan. Tercatat pada September 2022, tingkat kemiskinan di Sulteng sebesar 12,30 persen, turun 0,03 persen poin dibandingkan Maret 2022 sebesar 12,33 persen. (teraskabar)
