Palangka Raya, Teraskabar.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyahdan ’Aisyiyah (BEM PTMAI) Zona II Kalimantan rumuskan tujuh isu strategis melalui Rapat Konsolidasi Wilayah yang menghasilkan Paper Konsolidasi Wilayah 2026.
Konsolidasi tersebut menjadi langkah BEM PTMAI Zona II untuk memperkuat arah gerakan mahasiswa di Kalimantan sekaligus mendorong agar gerakan mahasiswa tidak berhenti pada kritik, tetapi mampu menawarkan gagasan dan solusi terhadap persoalan daerah.
Presidium Nasional BEM PTMAI Zona II, Arif Bayu Basyariman, mengatakan konsolidasi menjadi ruang untuk menyatukan perspektif mahasiswa dari berbagai daerah di Kalimantan.
“Melalui konsolidasi ini, kami ingin memastikan bahwa gerakan mahasiswa di Kalimantan memiliki arah yang jelas. Kami tidak hanya membicarakan persoalan, tetapi juga merumuskan langkah dan gagasan yang dapat menjadi pijakan gerakan ke depan,” ujar Arif dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
BEM PTMAI Zona II Mengangkat Tujuh Isu Utama
Dalam Paper Konsolidasi Wilayah 2026, BEM PTMAI Zona II mengangkat tujuh isu utama yang dinilai berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan Kalimantan.
Pertama, ekologi dan lingkungan, dengan perhatian pada deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kerusakan ekosistem gambut.
Kedua, eksploitasi tambang, yang mencakup tuntutan reklamasi lubang tambang dan penghentian pencemaran merkuri di sungai-sungai besar.
Ketiga, hak agraria dan masyarakat adat, khususnya terkait pengakuan hutan adat serta penyelesaian konflik dan sengketa lahan.
Keempat, infrastruktur dan perbatasan, termasuk dorongan terhadap perbaikan akses jalan lintas provinsi dan stabilitas energi di daerah penghasil.
Kelima, pemberdayaan pemuda. BEM PTMAI Zona II mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar pemuda Kalimantan memiliki posisi strategis dalam pembangunan, termasuk di tengah perkembangan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keenam, kesehatan dan gizi, dengan fokus pada penanganan stunting dan pemerataan fasilitas kesehatan hingga wilayah pelosok.
Ketujuh, pemerataan pendidikan, melalui dorongan digitalisasi sekolah dan perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah pedalaman.
Arif mengatakan ketujuh isu tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Menurutnya, pembangunan Kalimantan harus memastikan masyarakat lokal ikut memperoleh manfaat dari proses pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak proyek yang berdiri. Pembangunan juga harus memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat, lingkungan tetap terjaga, hak masyarakat adat dihormati, pemuda mendapatkan ruang, dan pendidikan serta kesehatan bisa diakses secara merata,” katanya.
Selain membahas isu strategis daerah, konsolidasi juga membicarakan arah kepemimpinan nasional BEM PTMAI pada periode mendatang. Zona II menilai kepemimpinan nasional harus memiliki kapasitas intelektual, keberpihakan terhadap daerah, serta kemampuan mengonsolidasikan berbagai perbedaan antarwilayah.
Arif turut mengapresiasi kepemimpinan Koorpresnas BEM PTMAI saat ini, Yogi Syahputra, yang dinilai mampu menjaga konsolidasi antarwilayah.
“Kami memandang kepemimpinan Koorpresnas sekarang, Yogi Syahputra, layak mendapat apresiasi karena mampu mengonsolidasikan semua wilayah dengan baik. Karena itu, kepemimpinan selanjutnya juga harus memiliki parameter yang seimbang atau bahkan lebih baik,” tegasnya.
Menurutnya, pemimpin nasional BEM PTMAI ke depan harus mampu melihat persoalan Indonesia secara utuh tanpa mengabaikan karakteristik setiap daerah.
“Kami ingin pemimpin nasional BEM PTMAI tidak hanya kuat secara gagasan, tetapi juga mampu mendengar suara dari daerah. Kemampuan merangkul perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan bersama sangat penting,” jelasnya.
Rapat Konsolidasi Wilayah Zona II Kalimantan ditutup dengan komitmen untuk menjadikan Paper Konsolidasi Wilayah 2026 sebagai pijakan gerakan mahasiswa di tingkat wilayah maupun nasional.
BEM PTMAI Zona II Kalimantan menegaskan mahasiswa memiliki peran strategis sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk mengawal pembangunan, menyuarakan kepentingan daerah, sekaligus menawarkan gagasan bagi masa depan Kalimantan dan Indonesia. (Ahaf)
