Sementara di satu sisi, pemerintah telah memberi keringanan berupa pembebasan pajak ekspor, PPH badan, PPN, dan berbagai insentif fiskal dan non fiskal lainnya. Padahal, harga bijih nikel yang dipasok untuk industri smelter nikel ini hanya separo dari harga nikel internasional. Artinya, nilai ekspor meningkat, namun penerimaan negara nihil. Yang diuntungkan terutama adalah investor, yang dominan dari Tiongkok. Bukan negara kita.
Baca juga : Korban Bentrok Karyawan GNI; Kabid Humas Polda Sulteng: Dua Meninggal, Bukan Tiga Orang
“ Inikan menjadi program hilirisasi setengah hati dengan hasil produk setengah jadi bernilai tambah rendah,” kata Anggota DPR RI dari Dapil Banten III.
Menurutnya, smelter seperti ini harusnya ditutup. Tidak sebanding antara insentif fiskal dan non fiskal yang digelontorkan dengan manfaat nasional yang diterima negara.
Evaluasi komprehensif ini lanjutnya, penting dilakukan sebelum kita melangkah lebih jauh pada program hilirisasi SDA mineral lainnya, seperti bauksit, tembaga, timah dan sebagainya.
“Apalagi kita telah dinyatakan kalah oleh WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel untuk mendukung program hilirisasi nikel,” kata Mulyanto.
Baca juga : Komisi VII Minta Audit Semelter PT GNI di Morowali Utara, Nyawa Masyarakat yang Utama
Khusus untuk smelter PT. GNI, Mulyanto mendesak Pemerintah untuk mencabut Izin operasi smelter ini, kemudian dilakukan “audit teknologi”.
