Kenaikan BBM pada September 2022 lanjutnya, telah menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga memberi efek kejut khususnya pada masyarakat perkotaan yang harus mengeluarkan lebih banyak biaya.
Biaya yang dimaksud antara lain, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan transportasi, di mana mobilitas masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan.
Untuk itu, Gubernur Rusdy Mastura melalui Asisten Rudi Dewanto mengisyaratkan pemanfaatan dana CSR perusahaan ke dalam bentuk program bantuan sembako untuk membantu masyarakat miskin perkotaan.
Ditambah lagi supaya tepat sasaran maka kabupaten kota diminta secara berkesinambungan memuktahirkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE.
“Sebelum BPS turun menyurvei ke wilayah (kabupaten kota) masing-masing, saya harap masyarakat Kita sudah terkena intervensi (bantuan sembako),” ujarnya.
Sementara narasumber Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Evenri Sihombing menegaskan bahwa ketersediaan data by name by addres yang valid dapat memudahkan program-program intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrim di kabupaten kota.
Selain itu komitmen dan konsistensi yang tinggi pemerintah daerah jadi faktor penentu untuk keberhasilan menurunkan kemiskinan secara drastis.
“Kawal tiap bulan supaya kemiskinan cepat turun karena sudah ada datanya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Sulteng Ir Jefrie Wahido M.Si menjelaskan, angka kemiskinan secara nasional bertambah sebesar 0,03 persen. Namun, Sulteng tak masuk sebagai provinsi yang mengalami kenaikan angka kemiskinan.
Ia menjelaskan, meski terjadi fenomena ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan inflasi, serta fenomena sosial berupa pemulihan pascapandemi secara nasional, namun Provinsi Sulteng berhasi menekan tingkat kemiskinan.
Tercatat pada September 2022, tingkat kemiskinan di Sulteng sebesar 12,30 persen, turun 0,03 persen poin dibandingkan Maret 2022 sebesar 12,33 persen.
“Walau persentase 0,03 persen tapi untuk mencapai penurunan hingga sebesar itu memerlukan biaya besar dan penanganan yang tepat sasaran,” kata Jefrie pada releas Hasil Suspenas 2022, Selasa (30/1/2023), di kantor BPS Sulteng. (teraskabar)
