Morowali, Teraskabar.id— Kritik keputusan Menteri ESDM kembali mencuat setelah pemerintah menetapkan daerah penghasil dan daerah pengolah mineral melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 157 Tahun 2026.
Kebijakan itu memicu perdebatan karena dinilai belum mencerminkan realitas industri di Morowali dan Morowali Utara.
Selain itu, keputusan tersebut memunculkan kekhawatiran soal ketimpangan fiskal. Terutama bagi daerah yang selama ini menjadi pusat hilirisasi nikel nasional.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menilai aturan itu belum selaras dengan kondisi lapangan. Ia menegaskan pemerintah harus melihat aktivitas industri secara utuh.
Menurut Safri, pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan itu dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta PP Nomor 25 Tahun 2024.
Ia menilai regulasi-regulasi itu sudah memberi arah jelas. Fokusnya ialah penguatan integrasi antara tambang dan smelter.
Namun, Safri melihat implementasi Kepmen ESDM Nomor 157 Tahun 2026 belum mengikuti arah tersebut. Karena itu, kritik keputusan Menteri ESDM terus berkembang.
“Problem utamanya ada pada kesenjangan antara realitas industri dan pengakuan fiskal. Daerah seperti Morowali dan Morowali Utara setiap hari menanggung beban industri yang sangat besar, tetapi dalam penetapan daerah pengolah, kontribusi tersebut tidak sepenuhnya tercermin,” ujar Safri di Palu, Selasa (23/6/2026).
Safri Kritik Keputusan Menteri ESDM, Picu Sorotan di Sulawesi Tengah
Selanjutnya, Safri menjelaskan Morowali dan Morowali Utara menjadi pusat besar industri nikel nasional. Kawasan itu menampung banyak smelter dan industri turunan.
Bahkan, daerah tersebut menopang rantai pasok mineral nasional. Aktivitas itu berjalan setiap hari dan terus berkembang.
Karena itu, Safri menilai negara harus memberi pengakuan fiskal yang sepadan. Ia menekankan Dana Bagi Hasil minerba harus mempertimbangkan beban riil daerah.
Di sisi lain, Safri juga menyoroti prinsip keadilan fiskal dalam UU HKPD. Menurut dia, aturan itu menegaskan pemerataan berbasis keadilan antarwilayah.
“UU HKPD jelas mengamanatkan keadilan dalam distribusi fiskal. Artinya, daerah yang menanggung beban industri, baik dari sisi infrastruktur, lingkungan, maupun sosial, seharusnya mendapat porsi yang sepadan,” katanya.
Evaluasi Kebijakan Dinilai Mendesak
Lebih lanjut, ia menyebut daerah industri menghadapi tekanan besar. Infrastruktur dasar terus terbebani. Layanan publik ikut meningkat. Dampak lingkungan juga semakin terasa.
Situasi itu, menurut Safri, tidak boleh diabaikan. Sebab, kebijakan fiskal nasional harus mengikuti dinamika industri.
Karena itulah, kritik keputusan Menteri ESDM menjadi penting. Safri mengingatkan ketimpangan bisa melebar jika pemerintah tidak melakukan evaluasi.
“Ini bukan hanya soal administrasi penetapan daerah penghasil atau pengolah, tetapi soal keadilan fiskal jangka panjang. Kalau tidak dikoreksi, ketimpangan antarwilayah bisa semakin melebar,” tegasnya.
Selain persoalan fiskal, Safri juga menyoroti harmonisasi regulasi nasional. Ia menilai Kepmen ESDM 157/2026 harus sejalan dengan aturan yang lebih tinggi.
Oleh sebab itu, kritik keputusan Menteri ESDM harus menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. Safri mendorong Kementerian ESDM bersama kementerian terkait untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Ia berharap pemerintah segera memperbaiki skema penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah. Dengan begitu, Morowali dan Morowali Utara bisa memperoleh hak fiskal yang lebih adil.
“Sudah saatnya dilakukan peninjauan ulang agar kebijakan ini tidak justru menciptakan ketimpangan baru di daerah yang menjadi tulang punggung hilirisasi nasional,” tutup Safri.
Kini, publik menunggu langkah pemerintah pusat. Evaluasi menyeluruh dinilai menjadi jalan penting untuk menjaga keadilan fiskal dan memperkuat hilirisasi nasional secara berkelanjutan. (G)
