Poso, Teraskabar.id – Kisruh yang kembali terjadi di DPRD Kabupaten Poso akibat ketidakhadiran belasan anggota dalam rapat paripurna menjadi tamparan keras bagi wajah demokrasi daerah. Situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Mohamad Rifal Ayuba, mahasiswa UIN Datokarama Palu sekaligus ketua DEMA FDKI UIN Datokarama Palu, menyampaikan kritik keras terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.
“Ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat paripurna menunjukkan lemahnya tanggung jawab terhadap mandat rakyat. Tetapi di sisi lain, pimpinan DPRD juga tidak bisa berdiri seolah paling benar ketika di internal lembaga sendiri muncul persoalan transparansi dan konflik yang tidak terselesaikan,” tegas Rifal melalui siaran persnya yang diterima media ini, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, alasan-alasan yang berkembang, mulai dari persoalan dokumen pemeriksaan keuangan hingga polemik hak-hak anggota, justru memperlihatkan buruknya komunikasi politik di internal pemerintahan daerah.
“Jika benar ada persoalan internal, menyandera agenda kelembagaan bukanlah solusi. Yang terjadi hari ini adalah rakyat dipaksa menjadi korban dari konflik elite yang gagal mengelola tanggung jawabnya sendiri,” lanjutnya.
Sebagai putra daerah Poso, Rifal menilai persoalan ini menjadi cermin kemunduran etika politik di daerah.
“Yang tidak hadir sedang lalai menjalankan kewajiban. Yang memimpin tetapi gagal menjaga keterbukaan juga sedang bermasalah. Semua pihak harus berhenti saling lempar tanggung jawab, karena yang dipermalukan hari ini bukan individu atau kelompok tertentu, tetapi marwah lembaga dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Poso tidak membutuhkan elite politik yang sibuk bertikai di tengah amanah publik yang harus dijalankan.
“Jangan bicara mewakili rakyat, jika mengurus lembaga sendiri saja gagal. DPRD harus kembali menjadi rumah aspirasi masyarakat, bukan arena konflik kepentingan segelintir elite politik.” (***/red)
