Menurutnya, kedatangan Tim Pengkaji dari pusat itu adalah bagian dari upaya melengkapi naskah akademik usulan pembentukan DOB Moutong dan DOB Tomini Raya. Dan, salah satu persyaratan untuk pengajuan usulan pemekaran wilayah oleh DPR RI, naskah akademiknya harus lengkap. Bahkan, jika merujuk kepada Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, mekanisme pembentukan DOB itu cukup panjang.
“Lagi-lagi hambatannya itu tadi, sampai saat ini kebijakan moratorium untuk pembentukan DOB belum dibuka oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan keterbatasan fiskal,” ujar Anwar yang juga ketua DPD Partai Demokrat Sulteng.
Baca juga : Demokrat Sulteng Berbagi Takjil kepada Pengendara
Karena kedatangan tim dari pusat tersebut adalah bagian dari upaya melengkapi naskah akademik, serta mekanisme pembentukan DOB itu cukup panjang, maka menurut Anwar Hafid, pemerintah daerah perlu menjaga sekaligus mengantisipasi, jangan sampai masyarakat hilang kesabaran dan kepercayaan atas perjuangan pemekaran wilayah Parigi Moutong. Sebab, kondisi tersebut nantinya akan jadi kendala bagi anggota DPR RI.
“Anggota DPR RI akan ditagih janjinya soal pemekaran wilayah tapi kami dari Komisi II akan fokus memperjuangkan moratorium pemekaran bisa dicabut karena aspirasi pemekaran hampir terjadi di setiap daerah,” ujar mantan bupati Morowali dua periode.
Sikap antisipatif tersebut juga diperlukan untuk meluruskan pemahaman masyarakat yang selama ini menilai pemekaran wilayah menjadi jualan politik di setiap jelang Pemilu.
Baca juga : Sah, DPRD Sulteng Tetapkan APBD 2022 Rp4,329 Triliun
“Memang sering saya dengar kritikan masyarakat kalau isu pemekaran selalu mencuat jelang pemilu,” ungkapnya.
