Poso, Teraskabar.id– Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso tahap selanjutnya yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PUPR tahun anggaran 2026 sedang berproses tendernya. Dalam prosesnya rekanan disebut buang anggaran Rp19,6 miliar dari nilai Pagu proyek Rp285.345.201.000 atau Rp285 Miliar lebih.
Dari data lelang melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lewat aplikasi LPSE 19 Juli 2026, pemenang pertama proyek pembangunan RSUD Poso dengan pagu Rp285,3 Miliar adalah PT. Citra Prasasti Konsorindo dengan nilai penawaran terkoreksi Rp265.738.789.697.93. Prusahaan ini beralamat di Jl. Kemakmuran III no. 58, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi ( Kota) Jawa Barat.
Menurut sumber, sangat tidak masuk akal proyek besar tersebut penyedia jasa atau rekanan menawar dengan membuang hampir Rp20 Miliar dari pagunya.
“Ini sangat mustahil. Makanya sebelum terjadi harus dicegah dan dievaluasi ulang oleh Satker dan PPK, apakah harga yang sudah dbuang Rp19,6 M itu, tidak akan berpengaruh kepada spek pekerjaan nantinya? Dan pasti penyedia dalam melaksanakan pekerjaan nanti pastilah mencari untung, jadi berapa lagi keuntungan yang diambil oleh penyedia setelah dibuang Rp19 Miliar lebih tersebut,” ujar sumber media ini.
“Kami menduga pasti proyek ini akan disubkon kan ke penyedia jasa lain dengan hitung-hitungan untung ruginya. Akhirnya warga Poso yang akan terima kualitas dari bangunan itu. Makanya sebelum hal ini terjadi pihak Satker dan PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah kami desak untuk segera melakukan evaluasi ulang,” tambahnya.
Ia menambahkan, proyek ini terindikasi ada main mata dari sejumlah petinggi. Sebab sejumlah perusahaan plat merah tidak memasukkan dokumen, ini ada apa?
“Saya heran perusahaan BUMN yang berpengalaman seperti Adhi Karya, Waskita Karya dan Nindya Karya tidak menawar padahal pengalaman proyek pembangunan Masjid Raya di Palu begitu megah dan berkualitas hasil karya dari perusahaan BUMN yang jelas jika ada permasalahan nantinya mudah untuk dikoreksi di proyek, dibandingkan dengan perusahaan luar daerah yang kemungkinan akan subkan pekerjaan ini nantinya ke rekanan lain,” pungkasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Aliansi Anti Korupsi (Aksi) Kabupaten Poso, Rafiq Samsudin, S.H., juga sangat menyayangkan jika proyek RSUD Poso dengan anggaran ratusan miliar tersebut akan kembali bermasalah seperti pada anggaran pinjaman sebelumnya atau tahap pertama dan kedua.
” Wah ini sangat tidak masuk akal, jika sudah dibuang sebesar Rp19,6 Miliar, perlu dipertanyakan keuntungannya di mana ? Apakah rekanan atau penyedia jasa tidak akan kerja sama dengan rekanan lain atau sub kontrakkan kepada penyedia jasa lainnya. Kalau disubkan pasti ada untung ruginya. Dan pasti mutunya kurang dari speknya dan itu sudah pasti. Jangan jadikan proyek -proyek di Poso sebagai lahan untuk mendapatkan keuntungan besar. Sementara kami masyarakat di daerah ini sebagai pemilik proyek hanya sebagai penonton dan terima mutu pekerjaan yang jelek,” tegasnya.
Dari Pantauan media ini, sejumlah proyek APBN yang diduga disub-kontrakkan ke sejumlah penyedia jasa dengan anggaran Rp101 Miliar lebih, seperti proyek jalan Nasional Tagolu – Tentena yang sudah beberapa kali mendapatkan surat peringatan kontrak kritis, yang menurut sejumlah warga meragukan kualitasnya. Proyek ini juga dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah. Dari informasi yang berkembang diduga proyek pembangunan RSUD Poso ini juga akan dikerjakan oleh penyedia jasa yang merupakan grup yang sama dengan proyek Tagolu- Tentena.
Sampai berita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik proyek satuan kerja (691307) Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Tengah di Palu. (deddy)
