Morowali, Teraskabar.id– Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) menyelenggarakan sosialisasi data gender dan anak, Rabu (24/9/2025), di Hotel Anunta Baru, Bungku Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam mewujudkan pembangunan manusia yang responsif gender serta peduli anak melalui basis data yang lebih komprehensif dan terpilah.
Kepala Dinas PMDP3A, Abdul Wahid Hasan, dalam laporannya menjelaskan bahwa pentingnya pengumpulan data gender dan anak terletak pada penyediaan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan variabel sosial lainnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi instrumen mendukung kebijakan pembangunan daerah yang menjunjung prinsip kesetaraan gender serta perlindungan anak.
Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Drs. Ichwan Bachmid, MM., yang membacakan sambutan Bupati Morowali, menekankan bahwa ketersediaan data gender dan anak tidak hanya bersifat administratif, melainkan berfungsi sebagai landasan normatif dan empiris dalam penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, data yang akurat memungkinkan pemerintah daerah melahirkan program yang tepat sasaran, adil, serta berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Morowali menempatkan pengarusutamaan gender (PUG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai agenda penting pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta mampu memahami lebih baik tata cara pengumpulan, pengolahan, serta pelaporan data gender dan anak,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa data gender dan anak bukan sekadar angka, tetapi merupakan instrumen advokasi pembangunan yang adil dan merata. Dengan demikian, penyusunan program pembangunan berbasis data tersebut perlu dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun.
Kegiatan ini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi pendekatan evidence-based policy, yakni praktik perumusan kebijakan publik yang berlandaskan pada bukti empiris. Hal ini sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang menempatkan data sebagai dasar legitimasi dalam pengambilan keputusan.
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kelly Jhon Kennedi dan Ni Made Anggrediyanti, SE., M.Si. Kehadiran mereka memperkaya diskursus tentang metodologi pengumpulan serta integrasi data gender dan anak dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPS Morowali, perwakilan Pengadilan Agama Morowali, Ketua MUI Morowali, serta pejabat fungsional perencana dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Partisipasi lintas sektor ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa isu gender dan anak tidak hanya menjadi domain teknis DPMDP3A, melainkan agenda bersama dalam kerangka pembangunan inklusif dan berkeadilan. (Ghaff/Teraskabar/IKP)
