Jakarta, Teraskabar.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menganggap pemerintah lemah menghadapi manajemen PT. Gunbuster Nichel Industry (GNI). Sebagai pemegang otoritas kekuasaan harusnya pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok maut Sabtu (14/1/2023) lalu. Bukan malah sekedar meminta atau sebatas mengimbau.
Menurut Mulyanto, pemerintah harus hadir dalam perkara yang serius seperti ini. Usut akar masalah bentrok ini secara objektif sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.
Baca juga : Bentrok Karyawan PT GNI, Anwar Hafid : Perlu Telaah Akar Permasalahan Secara Obyektif
“Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja.
Dengan kewenangan yang ada harusnya pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau usai insiden bentrok maut di PT GNI. “Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa,” singgung Mulyanto.
Ia menyebut sikap lemah seperti itu menunjukan pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat “mengikat” dan “memaksa” siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Baca juga : Tiga Orang Meninggal Akibat Bentrok Karyawan di PT GNI, 69 Pekerja Diamankan
