Mulyanto mendesak pemerintah mengevaluasi total program hilirisasi nikel, termasuk keberadaan TKA, baik jumlah, kualifikasi dan proses registrasinya. Menurutnya persoalan ini menjadi perhatian publik, yang selama ini terkesan tertutup. Pemerintah harus membuka soal ini sejelas-jelasnya ke publik.
Untuk diketahui, pemerintah diwakili Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan sikap yang utamanya mengimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
Kemudian Menkopolhukam juga meminta agar perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja.
sebelumnya,
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pemerintah mengevaluasi izin operasional PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng) menyusul terjadinya bentrok antarkelompok karyawan, Sabtu (14/1/2023).
Menurut Mulyanto, pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
Baca juga : Ratusan Warga Kasimbar Parimo Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang Emas Trio Kencana
Ia menyebutkan, pemerintah jangan menganggap remeh bentrok maut di PT GNI yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar. Bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai. (teraskabar)
