Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, pemerintah harus dapat melakukan “pengaturan” dan “pengawasan” untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” jelasnya.
Mulyanto menambahkan, akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antar kelompok pekerja di atas adalah soal ketidakadilan upah dan K3. Dan ini tidak ditanggapi secara proporsional oleh PT.GNI. Bahkan, sampai kasus terjadinya ledakan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
“Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran “pengaturan” dan “pengawasan” pemerintah.
Karena itu negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.
“Kalau melanggar, maka pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT. GNI ini,” tegasnya.
