“Harusnya dalam pengambilan keputusan masyarakat harusnya dilibatkan karena yang akan merasakan dampak dari aktivitas tersebut adalah masyarakat desa Topogaro. Dan perlu adanya keterbukaan informasi terkait MOU yang dilakukan oleh perusahaan dan Pemda,” kata Tauhid selaku juru kampanye JATAM Sulteng.
Olehnya, pihaknya menyerukan transparansi dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada hak dan kehidupan warga dan mendesak;
1. Pembatalan MoU yang dilakukan sepihak antara Pemda Morowali dan BTIIG/IHIP.
2. DPRD Morowali agar proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait tindakan yang dilakukan oleh Pj Bupati Morowali.
3. Penegak hukum untuk menyelidiki dugaan gratifikasi yang melibatkan PJ Bupati Morowali. (***/red/teraskabar)
