“BPD Sulteng atau PT Bank Sulteng menunjuk pihak ketiga sebagai perusahaan yang melaksanakan jasa pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun tidak melalui tata cara pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang pedoman pengadaan barang/jasa,” katanya.
Begitupula, PT Bank Sulteng tidak mengidentifikasi kebutuhan jasa yang diperlukan dan tidak menetapkan rencana penganggaran untuk kegiatan pengembangan pemasaran kredit pra pensiun dan pensiun.
“PT. Bank Sulteng menetapkan tarif jasa marketing sebesar 3,9 persen dari total pencairan kredit berdasarkan kesepakatan lisan dan tidak dituangkan dalam risalah kesepakatan secara tertulis,” ujarnya.
Sehingga, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: PE 03/SR-254/PW19/5/2022 tanggal 26 Agustus 2022, terdapat kelebihan pembayaran marketing fee yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,124 Miliar.
Bank Sulteng di Pusaran Tipikor, OJK Minta Manajemen Fokus Kegiatan Usaha
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulteng Triyono Raharjo meminta pihak manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah atau PT Bank Sulteng, tetap harus fokus menjalankan kegiatan usahanya dan tidak boleh terpengaruh dengan permasalahan dugaan Tipikor yang menjerat mantan direktur utama dan pejabatnya.
“Kondisi PT Bank Sulteng cukup baik sebagaimana kondisi secara umum perbankan di Sulteng,” kata Triyono saat saat pertemuan bersama sejumlah media di Kota Palu, Senin (30/1/2023).
Sesuai laporan di tahun 2022 katanya, pertumbuhan total aset, dana pihak ketiga maupun Laba Bank Sulteng tercatat tumbuh sesuai targetnya dengan NPL yang tetap terjaga di bawah 5%.
“Untuk menjaga risiko reputasi bagi Bank Sulteng, tentu Bank Sulteng harus membuktikan kepada masyarakat bahwa permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kinerja mereka,” kata Triyono. (teraskabar)
