Pengurus BPW Demisioner di Muswil KKSS Sulteng
Andi Ridwan juga mengungkapkan, fakta pelanggaran lainnya dalam Muswil KKSS Sulteng yang dilaksanakan di Luwuk Banggai, di antaranya,
- Pada saat pemilihan dan pemungutan suara, Ketua BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tengah ikut serta memberikan hak suara/hak memilih, sementara kepengurusan telah di-demisionerkan sejak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban (LP). Hal tersebut merupakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pimpinan sidang secara nyata karena secara etika dan moral, BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhak lagi memberikan hak suara/hak memilih karena telah demisioner.
- Pada saat pelaksanaan Muswil BPW KKSS Provinsi Sulawesi Tengah tidak dilaksanakan rapat/sidang komisi sebagaimana diatur dalam AD/ART untuk menentukan kebijakan, program kerja dan rekomendasi organisasi untuk menentukan jalannya organisasi kedepan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan musyawarah wilayah cacat prosedur dan terkesan dipaksakan hanya untuk memenangkan kandidat tanpa tujuan organisasi kedepannya.
- Pelaksanaan Muswil tidak ditutup secara resmi oleh pimpinan sidang. Hal ini semakin menguatkan dugaan, bahwa hasil perhitungan suara calon ketua BPW KKSS telah cacat hukum dan cacat prosedur karena tidak dibuatkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara, yang seharusnya ditanda tangani oleh seluruh pimpinan sidang.
